atau cari berdasarkan hari
PKPU ini tidak menyertakan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di pilkada.
Keputusan maju atau tidak eks napi korupsi dalam kontestasi pilkada akan menjadi tanggung jawab partai itu sendiri.
Perludem mengatakan sudah bisa memprediksi bahwa KPU akan meloloskan eks napi korupsi agar bisa maju dalam Pilkada.
KPU melunak. PKPU teranyar menyebutkan narapidana eks kasus korupsi bisa maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
Jika tak ditanggapi, PKPU langsung dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa diundangkan.
KPU tetap memasukkan aturan larangan eks napi koruptor maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam draft Peraturan KPU tentang Pilkada 2020.
Menurut Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo tahapan pilkada sudah mepet sehingga sulit memasukkan PKPU tentang eks napi korupsi.
Arief Budiman mengatakan, KPU bersikukuh menerapkan aturan ini demi menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.
Kuasa hukum Duniatex Group Aji Wijaya mengatakan PN Semarang memutuskan permohonan PKPU sejumlah anak usaha Duniatex.
Kuasa Hukum Duniatex Group Aji Wijaya menyebutkan pihaknya sedang roadshow ke bank-bank dan meminta tidak panik dengan permohonan PKPU ini.
KPU akan menggelar pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah di Indonesia.
Putusan Bawaslu menyatakan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo tak bisa menunjukan bukti mempunyai surat cuti saat kampanye di Kendari.
Sebanyak 254 eks karyawan 7-Eleven berulang kali berunjuk rasa menuntut hak mereka pasca perusahaan bangkrut Juni 2017.
KPU akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan Oso.
Hari ini KPU akan mengumumkan penetapan capres-cawapres. Kemudian, semuanya akan masuk masa kampanye Pilpres 2019.
Koordinator ICW Donal Faris mengatakan eksaminasi publik mengkaji putusan MA yang membolehkan napi korupsi menjadi caleg itu secara akademik.
Menurut PKS, bekas napi korupsi bisa mengabdi dalam bentuk dan bidang lain jika tetap ingin memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara.
"Napi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujar juru bicara MA Suhadi kepada media.
Kamis, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan, sehingga Bekas napi korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg.
Muhammad Taufik bersyukur MA mengabulkan permohonan gugatan PKPU melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
