atau cari berdasarkan hari
KPU akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan Oso.
Hari ini KPU akan mengumumkan penetapan capres-cawapres. Kemudian, semuanya akan masuk masa kampanye Pilpres 2019.
Koordinator ICW Donal Faris mengatakan eksaminasi publik mengkaji putusan MA yang membolehkan napi korupsi menjadi caleg itu secara akademik.
Menurut PKS, bekas napi korupsi bisa mengabdi dalam bentuk dan bidang lain jika tetap ingin memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara.
"Napi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujar juru bicara MA Suhadi kepada media.
Kamis, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan, sehingga Bekas napi korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg.
Muhammad Taufik bersyukur MA mengabulkan permohonan gugatan PKPU melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
MA mengabulkan gugatan atas PKPU, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Bawaslu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
Muhammad Taufik menilai KPU DKI dan KPU telah melakukan tindak pidana karena tidak menjalankan keputusan dari lembaga yang berwendang.
Bakal Caleg dari Gerindra M. Taufik melaporkan KPU ke DKPP.
Menurut Juru Bicara MA Suhadi, proses perkara PKPU sedang diberhentikan sementara menunggu putusan UU Pemilu diuji di MK.
Wiranto mengatakan telah menghubungi pimpinan MA untuk mempercepat uji materi soal PKPU larangan narapidana kourpsi maju dalam Pileg.
Bawaslu mengatakan bisa mencoret eks napi korupsi yang nyaleg jika ada putusan MA.
KPU menggelar uji publik untuk membahas rancangan PKPU.
Eks Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno mengatakan dirinya belum memiliki pengganti setelah mundur dari posisinya tersebut.
KPU tak bisa menunggu sampai putusan pengujian terjadi.
Sandiaga Uno mundur dari tim pemenangan Gerindra
Golkar menjadi penyumbang terbanyak kedua setelah Gerindra soal caleg napi korupsi.
Bawaslu menemukan ratusan eks napi korupsi tetap nyaleg meski ada larangan untuk itu. Gerindra dan Golkar paling banyak.
