atau cari berdasarkan hari
KPU menggelar uji publik untuk membahas rancangan PKPU.
Eks Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno mengatakan dirinya belum memiliki pengganti setelah mundur dari posisinya tersebut.
KPU tak bisa menunggu sampai putusan pengujian terjadi.
Sandiaga Uno mundur dari tim pemenangan Gerindra
Golkar menjadi penyumbang terbanyak kedua setelah Gerindra soal caleg napi korupsi.
Bawaslu menemukan ratusan eks napi korupsi tetap nyaleg meski ada larangan untuk itu. Gerindra dan Golkar paling banyak.
Maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines terbelit utang Rp 10 triliun.
KPU menemukan indikasi ada beberapa eks caleg koruptor ikut mendaftar pemilu 2019.
KPU akan mengumpulkan salinan putusan pengadilan untuk memverifikasi mantan narapidana koruptor yang menjadi caleg.
Peraturan KPU dianggap merusak kewenangan partai politik.
Politikus Golkar Iqbal Wibisono berencana mengajukan uji materi PKPU yang memuat soal larangan eks koruptor jadi caleg.
Ketua KPU Arief Budiman pun menyampaikan harapannya agar MA memproses dengan cepat jika ada pengajuan gugatan uji materi PKPU soal caleg itu.
Sebelumnya, terjadi pro-kontra terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelarangan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg.
PKPU soal larangan caleg eks narapidana korupsi ini sebelumnya menuai polemik dan kritik dari banyak pihak, termasuk DPR.
PKPU caleg tersebut dinilai Ketua DPR melanggar konstitusi yang telah menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
PKPU pencalegan yang memuat larangan mantan napi korupsi untuk nyaleg akhirnya diundangkan oleh Kemenkumham setelah menuai kontroversi.
PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi untuk maju dalam pemilihan caleg sempat menuai kontroversi.
Sekjen Partai NasDem Johny G. Plate mengatakan perlu segera ada rapat koordinasi membahas aturan yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya akan mengikuti PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.
PKPU yang berisi larangan mantan koruptor menjadi calon legislator itu menuai polemik sejak KPU mewacanakannya.
