atau cari berdasarkan hari
Sejak awal tahun ini PPATK mengawasi transaksi mencurigakan pada pilkada 2018 maupun pemilu 2019.
PPATK mencatat adanya 23 transaksi keuangan yang mencurigakan di Pilkada Jawa Barat 2018.
Panitia seleksi membuka pendaftaran calon hakim MK untuk menggantikan Maria Farida yang akan habis masa jabatannya pada 13 Agustus 2018.
Bank Indonesia (BI) sepakat dengan usulan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK, untuk membatasi transaksi uang tunai,
PPATK menyatakan pemerintah berencana membatasi transaksi uang tunai maksimal Rp 100 juta.
Kepala PPATK Kiagus Badaruddin mengatakan situs-situs penyebar hoax memiliki pola yang sama dengan kelompok Saracen.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin telah menyelesaikan draft Undang-undang pembatasan transaksi tunai
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan tengah menyoroti 1119 transaksi yang mencurigakan terkait Pilkada 2018.
