atau cari berdasarkan hari
PPATK menyebut sengaja membuka informasi pemblokiran 92 rekening terafiliasi FPI agar tak ada simpang siur informasi.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri selama tahun 2020.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae meminta Komisi III DPR mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Bareskrim menyatakan belum menemukan adanya tindak pidana dalam pembekuan 92 rekening yang berkaitan dengan FPI.
Dian mengatakan salah satu ketentuan penting RUU Perampasan Aset ini bahwa perampasan aset tidak digantungkan kepada penjatuhan pidana.
Kapolri dan PPATK sepakat untuk meningkatkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang.
RUU Perampasan Aset memuat 3 substansi. Salah satunya unexplained wealth sebagai aset yang dapat dirampas untuk negara.
Royal Golden Eagle (RGE) menyebut pembelian gedung merupakan kegiatan investasi keluarga pemilik RGE, Sukanto Tanoto.
Bareskrim Mabes Polri menggelar perkara dengan PPATK dan Densus 88 soal rekening FPI.
Polisi memblokir rekening FPI. PPATK menduga karena ada unsur melanggar hukum.
Penyidik Bareskrim akan melakukan gelar perkara pada Selasa 2 Februari 2021, terkait penyelidikan terhadap rekening milik FPI
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada Senin, 1 Februari 2021.
Bareskrim akan menggelar perkara soal 92 rekening FPI yang dibekukan. PPATK telah menyerahkan hasil analisis mereka kepada polisi.
PPATK telah menyerahkan hasil anasilis dan pemeriksaan sejumlah rekening FPI ke Polri.
Pemeriksaan rekening FPI dilakukan menyusul penetapan oleh pemerintah mengenai pelarangan kegiatan ormas tersebut.
Hingga 18 Januari, PPATK telah membekukan 92 rekening terkait FPI.
Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan 92 rekening terkait Front Pembela Islam (FPI).
PPATK diminta lebih banyak berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendananaan terorisme
Ahmad Sahroni mengungkap keterangan PPATK kepada Komisi III DPR, transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo masih tahap wajar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia.
