PPHN Penguat Pemerintah Implementasikan Roadmap Indonesia Emas 2045 KADIN Indonesia
Kehadiran PPHN untuk memastikan RPJPN 2025-2045 dijalankan oleh siapapun presiden yang memimpin Indo...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kehadiran PPHN untuk memastikan RPJPN 2025-2045 dijalankan oleh siapapun presiden yang memimpin Indo...
Bamsoet menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dan PPHN.
Jokowi meminta Amandemen UU 1945 untuk memasukkan PPHN dilakukan pasca Pemilu 2024.
Sebagai ganti dari batalnya rencana amandemen UUD, Bamsoet mengatakan MPR bakal membahas Pokok-Pokok...
Peta jalan Indonesia Emas 2045 dengan segala programnya itu harus dan akan dilaksanakan oleh setiap ...
Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.
PPHN bertujuan memastikan program pembangunan bisa berkelanjutan walau berganti presiden, serta mema...
Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara akan dijalankan oleh preside...
Kehadiran PPHN untuk menjamin kesinambungan pembangunan.
Penjabaran tentang PPHN bertepatan saat peluncuran buku "PPHN Tanpa Amandemen".
Bamsoet mengajak para peserta yang hadir untuk membayangkan wajah Indonesia di tahun 2045.
Ada lima alternatif pedoman pengaturan PPHN dalam prinsip-prinsip Good Government Policy of Indonesi...
PPHN bisa menjawab keraguan pada masyarakat maupun investor.
Haluan negara berguna untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan...
Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.
Buku ke-30 tersebut akan diluncurkan usai berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya pada...
MPR sedang fokus membantu bencana Gempa Cianjur.
Mengambil tajuk penelitian 'Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung...
PPHN memastikan pembangunan IKN jalan terus sehingga masyarakat dan investor tidak ragu.
FGD ini untuk merespons dinamika ketatanegaraan yang terjadi.
PPHN mendorong kesungguhan pemerintah untuk merealisasikan food estate di dalam negeri.
Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, k...
Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.
Riset ilmiah Bamsoet dimuat dalam jurnal internasional. Selain menjadi syarat gelar Doktor juga dapa...
Bamsoet menyebut ada kemungkinan bentuk hukum PPHN akan diputuskan setelah Pilpres 2024 usai. Saat i...
Panitia Ad Hoc akan bertugas menyiapkan rancangan Keputusan MPR tentang bentuk hukum dan rancangan P...
Kebutuhan GBHN telah dirasakan sejak awal kemerdekaan
PPHN diyakini menjadi penjaga untuk mencapai pembangunan, termasuk memastikan IKN.
MPR akan menggelar Rapat Paripurna pada September mendatang untuk membentuk Panitia Ad Hoc dengan ko...
Rapat gabungan sepakat menghadirkan PPHN dengan Ketetapan MPR melalui konvensi ketatanegaraan.
Menurut Basarah, apabila Sidang Paripurna MPR menerima hasil perumusan Panitia Ad Hoc tentang PPHN m...
Dalam Ragab, tercapai kesepakatan menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas m...
Bambang Soesatyo secara resmi melaporkan rencana menghadirkan PPHN lewat konvensi ketatanegaraan di ...
Untuk menjamin keberlanjutan proyek IKN, kata Bamsoet, maka pihaknya bakal memasukkan IKN ke dalam P...
Bamsoetmengatakan bahwa rapat gabungan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD telah menyetujui pembentu...
Menurut Bamsoet hal ini perlu dilakukan agar kepastian pembangunan IKN dapat terus berlanjut walau J...
Konvensi ketatanegaraan sudah diterapkan dan diterima secara konsesus. Misalnya pidato Presiden seti...
PPHN dapat menjamin program pembangunan dapat berlanjut walau berganti pemimpin.
Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 merekomendasikan kepada MPR Periode 2019-2024 untuk mengkaji substans...
PPHN yang bergulir di MPR RI, menurut Bamsoet bukanlah wacana yang tiba-tiba hadir dari ruang kosong...
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Poli...
Bamsoet mengingatkan setiap anggota MPR harus menyukseskan PPHN.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengaku bingung dengan rencana MPR meng...
Rapat menghasilkan persetujuan membentuk Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pen...
Fraksi Golkar menolak usul PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan seperti rekomendasi Badan P...
Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan ben...
Pimpinan MPR, pimpinan fraksi di DPR dan DPD menyepakati PPHN tak akan dimasukkan ke dalam UUD 1945.
Hasil kajian memutuskan PPHN tidak perlu melakukan amandemen UUD 45
Kematian Ibu-Bayi, Stunting, dan anak putus sekolah menjadi sorotan Ketua MPR.
bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR RI.