atau cari berdasarkan hari
Yasonna Laoly mengatakan UU ITE mengalami banyak persoalan, khususnya pasal-pasal ketentuan pidana yang berpotensi multitafsir.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen akan berusaha menghasilkan produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19.
Presiden Jokowi akan segera mengirim Surpres RUU Ibu Kota Negara ke DPR. Sudah masuk tahapan penyiapan legislasi.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen akan fokus menyelesaikan pembahasan tujuh RUU, salah satunya ialah RUU PDP.
Dua fraksi di DPR masih belum memastikan sikap soal RUU Perlindungan PRT. Dianggap kepentingan sebagai majian terancam.
Nasib RUU Perlindungan PRT terkatung-katung di meja DPR. Padahal, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sangat penting.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap pembahasan revisi UU ITE berjalan cepat karena hanya beberapa pasal yang diubah.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyebut, DPR RI saat ini dalam posisi menunggu draf revisi UU ITE dari pemerintah
Arteria Dahlan, meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK
Johnny G. Plate belum memastikan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masuk menjadi Prolegnas 2021
Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam pembahasan RUU Otsus Papua yang masuk Prolegnas prioritas 2021.
Puan Maharani mengatakan DPR berkomitmen segera membahas rancangan undang-undang atau RUU yang masuk Prolegnas prioritas.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memulai pembahasan kembali RUU Larangan Minol.
Dalam pembahasan RUU Larangan Minol, Fraksi PPP mengusulkan pemerintah melarang impor minuman beralkohol.
Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun belum menerima draf Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari pemerintah
Fraksi PKS dan Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara belum mendesak untuk dibahas saat ini.
Ketua Badan Legislasi menjelaskan 5 poin yang disempurnakan dalam revisi UU Kejaksaan.
Ketua Balegnas Supratman Andi Agtas membeberkan kenapa akhirnya RUU Ibu Kota Negara lolos masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual.
Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU dengan rincian di antaranya 21 RUU diusulkan DPR dengan catatan dua RUU diusulkan bersama pemerintah.
