atau cari berdasarkan hari
Arteria Dahlan, meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK
Johnny G. Plate belum memastikan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masuk menjadi Prolegnas 2021
Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam pembahasan RUU Otsus Papua yang masuk Prolegnas prioritas 2021.
Puan Maharani mengatakan DPR berkomitmen segera membahas rancangan undang-undang atau RUU yang masuk Prolegnas prioritas.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memulai pembahasan kembali RUU Larangan Minol.
Dalam pembahasan RUU Larangan Minol, Fraksi PPP mengusulkan pemerintah melarang impor minuman beralkohol.
Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun belum menerima draf Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari pemerintah
Fraksi PKS dan Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara belum mendesak untuk dibahas saat ini.
Ketua Badan Legislasi menjelaskan 5 poin yang disempurnakan dalam revisi UU Kejaksaan.
Ketua Balegnas Supratman Andi Agtas membeberkan kenapa akhirnya RUU Ibu Kota Negara lolos masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual.
Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU dengan rincian di antaranya 21 RUU diusulkan DPR dengan catatan dua RUU diusulkan bersama pemerintah.
Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB dengan agenda pengesahan prolegnas 2021
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan ingin memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas 2021.
Kemenkumham ingin RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masuk Prolegnas prioritas 2021.
Kecurigaan itu muncul dari adanya dua subtim dalam Tim Kajian UU ITE bentukan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.
PPP mendesak pemerintah segera membahas RUU Larangan Minol.
Ia menyebut kekecewaan terhadap ketidakseriusan pemerintah ini diutarakan oleh mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan UU ITE.
RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.
RUU PKS masuk prolegnas sejak 2014. Namun, pembahasannya mengalami tarik-ulur.
