atau cari berdasarkan hari
PKS mengkritik target-target yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi dalam RAPBN 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pembayaran pajak oleh perusahaan Wajib Pajak menurun.
Rapat paripurna membahas pandangan umum fraksI-fraksi atas RAPBN 2020 serta Nota Keuangan.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik, menyampaikan pendapat sebelum rapat paripurna tentang RUU APBN 2020 digelar.
Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RAPBN 2020 untuk mengantisipasi ketidakpastian.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Raden Pardede Indonesia mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, rasional.
Tahun 2020, pemerintah patok target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48 triliun.
Sri Mulyani belum dapat memastikan apakah akan ada kenaikan harga BBM atau tidak, terkait turunnya angka subsidi energi pada RAPBN 2020.
Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dianggarkan sebesar Rp 8,374 triliun pada RAPBN 2020.
Indef menilai postur RAPBN 2020 ganjil antara target pertumbuhan dengan pendapatan tak sejalan.
Target target pertumbuhan ekonomi yang berada pada tingkat 5,3 persen mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi global masih melemah sehingga Indonesia harus memacu sumber pertumbuhan domestik.
Menteri Hanif Dhakiri mengatakan bakal menggandeng perusahaan teknologi, seperti Gojek, Tokopedia, hingga Jobstreet dalam program Kartu Pra Kerja.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pengembangan bandara di ibu kota baru tak akan memakai duit APBN.
Subsidi atas solar di RAPBN 2020 direncanakan sebesar Rp 1.000 per liter.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemindahan ibu kota tidak termasuk dalam RAPBN 2020.
Sri Mulyani menyebut jumlah penerima KIP Kuliah 2020 akan mencapai 818 ribu mahasiswa.
Jokowi mengklaim hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dalam lima tahun terakhir.
Presiden Jokowi mengatakan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional akan dibenahi secara total.
Jokowi memastikan, pembangunan infrastruktur tetap akan dilakukan pada tahun depan meski fokus utama adalah pembangunan SDM.
