LPSK Desak Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Teror
LPSK mendesak Jokowi segera meneken revisi aturan soal kompensasi korban teror masa lalu.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
LPSK mendesak Jokowi segera meneken revisi aturan soal kompensasi korban teror masa lalu.
Pengawasan penting untuk menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan dalam proses pemberantasan ter...
Bisa saja Undang-Undang Terorisme secara substansi baik tapi implementasinya di lapangan berjalan bi...
SBY setuju aparat penegak hukum mendapat kewenangan yang cukup seperti penyadapan dalam mendeteksi, ...
Australia akan memberi kewenangan kepada militer untuk turut melawan terorisme bersama aparat kepoli...
Bambang mengungkapkan fraksi di DPR mulai memahami kenapa peran TNI dibutuhkan untuk pemberantasan t...
Menurut dia, aturan pemberantasan terorisme yang sudah diperbaiki bisa dipakai untuk mengatasi perge...
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan bahwa terorisme harus dihadapi secara total.
Pelibatan TNI seperti termuat dalam RUU Antiterorisme dinilai akan merusak sistem penegakan hukum da...
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menyorot pentingnya peran TNI menghadapi a...
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 sangat diperlukan dan...
Kompolnas melihat adanya pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Berikut pe...
Anggota DPR, Charles Honoris, menilai pelibatan TNI dalam memberantas terorisme adalah bentuk pengkh...
Pansus ingin definisi teroris tidak menyasar kepada kelompok dan agama tertentu, padahal banyak yang...
Wiranto, mengatakan pemerintah menginginkan agar TNI terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme...
Pelibatan militer dalam hal ini TNI dalam RUU Antiterporisme tidak mendesak dilakukan karena sudah ...
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme cukup mengacu pada...
Direktur Imparsial Al Araf menilai pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur secara t...
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono menegaskan TNI siap dilibatkan dalam Revisi UU Teror...
Pengamat ini menilai keterlibatan TNI bisa mendorong adanya transparansi, profesional, dan terukur u...
Ketua Pansus DPR pembahasan Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii menolak lambatnya penyelesaian r...
Menko Polhukam Wiranto menegaskan, aksi terorisme harus dilawan secara total, itu salah satu alasan ...
Presiden Jokowi ingin Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberikan kewenangan dalam RUU Antiterorisme.
RUU Antiterorisme, menurut Arsul Sani, anggota pansus tersebut, memungkinkan mengadopsi model Inggri...
Anggota pansus Revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani mengatakan masih ada...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta DPR mempercepat pembahasan revisi RUU Terorisme. Apa ...
DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pembahasannya.
Wiranto mengatakan penyelesaian RUU Antiterorisme ini untuk mendukung kerja sama dengan negara lain ...
Fadli Zon mengatakan akan menemui pimpinan Panitia Khusus RUU Antiterorisme.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ...
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjanjikan revisi Undang-undang Anti Terori...
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keinginan pemerintah agar pembahasan revisi Undang-Undang Anti...
Ketua Pansus DPR menargetkan Revisi Undang-Undang Antiterorisme rampung tahun ini.
Sepanjang 2002 hingga 2016 terjadi sekitar 300 aksi teror di Indonesia, dengan jumlah korban mencapa...
Pemerintah dan DPR saat ini sedang melakukan pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ...
Panitia Khusus DPR dalam RUU Terorisme membahas lagi revisi Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Pemb...
Meski kerap mendapat tawaran alat utama sistem pertahanan, Wiranto mengatakan belum membicarakan pen...
Kondisi kelompok teroris internasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang semakin terjepit ol...
Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jadi penting setelah ada kerja sama antara Polri dan...
"Menkumham sudah dapat arahan masalah itu, jadi lebih tepat (tanyakan) kepada Menkumham. Formatnya s...
Wiranto menyoroti pentingnya keterlibatan TNI untuk penanganan terorisme.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku terus mendalami RUU Anti-Terorisme ...
Polri menyatakan persetujuannya terhadap revisi Undang-Undang Antiterorisme yang akan meningkatkan p...
Soal isu kontroversial berupa perluasan peran TNI, PPP tidak menolak bila TNI dilibatkan.
Menurut Wiranto, apabila Revisi Undang-Undang Terorisme sudah diputuskan, aparat keamanan bisa lebih...
UU Terorisme saat ini yang berbasis penindakan dengan cara penanganan secara represif memiliki celah...
Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Terorisme menyerahkan 112 daftar inventaris masalah ke pemerinta...
Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani mengatakan pansus
memiliki tenggat waktu menyele...
Sri Mulyani mengatakan akan ikut mengkaji penambahan pasal santunan untuk melihat implikasinya terha...
Selama ini Kementerian Sosial alokasikan Rp 15 juta bagi korban teror.