atau cari berdasarkan hari
Masinton mengatakan ada kemungkinan DPR bakal membahas ulang pasal kontroversial di dalam RKUHP.
Menurut Yasonna, pasal-pasal itu kontroversial lantaran ada ketidaktahuan dan kesalahpahaman saja dari masyarakat.
Internal Komisi III DPR akan rapat internal, apakah RKUHP dibahas dari awal atau melanjutkan pembahasan yang sudah ada.
Berdasarkan pendekatan prosedur pembentukan, RKUHP tak lagi melalui proses penyusunan, melainkan langsung masuk pembahasan.
Untuk itu, Bivitri menegaskan, perlu adanya dorongan kepada DPR RI agar sejumlah RUU yang sempat tertunda seperti RKUHP bisa masuk ke Prolegnas 2020.
DPR berencana akan mengundang kelompok masyarakat sipil untuk membahas perbaikan bagian penjelasan RKUHP.
Agil menilai DPR tengah mencari akal saja untuk mengesahkan RKUHP yang sudah disepakati sebelumnya di tingkat I.
DPR ingin membatasi perubahan RKUHP hanya pada pasal penjelasan.
RKUHP dan RUU Pertanahan sempat menuai pro-kontra, kata Zulkifli Hasan, sehingga partai politik harus menyamakan persepsi sehingga perlu silaturahmi.
Pasal kumpul kebo ini merupakan salah satu poin yang dikritik dari RKUHP karena dinilai terlalu masuk ke ranah privat.
Yasonna mengatakan investasi membahas RKUHP sudah habis puluhan miliar.
Pemerintah berpeluang membahas ulang beberapa pasal dalam RKUHP kecuali penghinaan presiden dan aborsi.
NasDem dan PKS ingin agar RKUHP dibahas lagi. Mereka ingin agar revisi UU peninggalan kolonial itu tak digugat lagi ke MK setelah disetujui DPR.
Dua RUU itu, kata Arsul, harus masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR dahulu. "Target awalnya pasti antara awal 2020 atau pertengahan 2020."
DPR menutup peluang membahas substansi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Anggota DPR Desmond J. Mahesa mengatakan pembahasan RKUHP dianggap sudah selesai di pembahasan tingkat I, dan tinggal disahkan saja di tingkat II.
RKUHP sebelumnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, namun gagal disahkan karena ditentang mahasiswa dan masyarakat..
Pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP, kata Andi Hamzah, tak ada dalam rancangan yang dibuat Tim Perumus.
Andi Hamzah menyatakan tak sepakat dengan pasal perzinahan berlaku secara umum dalam RKUHP.
Perda, kata Andi Hamzah, juga sama-sama mengikatnya dengan RKUHP. Hanya saja hukumannya, kata dia, tidak boleh berat.
