atau cari berdasarkan hari
RKUHP harus rampung di periode ini lantaran DPR tak mengusung prinsip carry over atau melanjutkan pembahasan RUU di periode berikutnya.
Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru mengesahkan rancangan kitab tersebut
Choirul Anam meminta pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) dilanjutkan anggota DPR periode selanjutnya
Komnas HAM mengungkap beberapa catatannya dalam peringatan Hari Anti Hukuman Mati yang jatuh pada hari ini, Rabu 10 Oktober 2018.
Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan secara materi RKUHP masih memuat sebagian besar KUHP.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan cepat atau lambatnya pengesahan RKUHP tergantung pemerintah.
Pembahasan RKUHP masih menyisakan sejumlah polemik, salah satunya ihwal delik tipikor. MA menyebut akan menggunakan aturan paling baru.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, setelah mendengar penjelasan lembaganya, Jokowi menyampaikan bahwa RKUHP batal disahkan pada 17 Agustus.
Saat ini, RKUHP masih dibahas di DPR dan ditargetkan bisa diselesaikan pada 17 Agustus 2018 sebagai kado hari Kemerdekaan.
KPK sebelumnya meminta waktu untuk menemui Presiden Jokowi secara langsung untuk menjelaskan mengenai RKUHP.
Sejumlah pasal dalam RKUHP yang seddang dibahas DPR masih menuai kontroversi, diantaranya soal pidana korupsi yang akan dimasukkan dalam KUHP.
RKUHP dianggap bisa melemahkan pemberantasan korupsi.
KPK sebelumnya telah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi guna membicarakan RKUHP ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan menyiapkan waktu khusus untuk bertemu pimpinan KPK setelah Lebaran guna membahas polemik RKUHP.
ICW menilai sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
KPK telah mengirim surat ke Jokowi.
Presiden Jokowi akan menyiapkan waktu bertemu pimpinan KPK untuk membahas polemik RKUHP.
Wiranto menampik pandangan yang berkembang dan menilai polemik RKUHP ini merupakan pertarungan antara KPK dan pemerintah.
KPK tetap meminta pemerintah mengeluarkan pasal-pasal tentang korupsi dari RKUHP.
Menurut Muhammadiyah, salah satu indikasinya adalah DPR tidak melibatkan masyarakat sipil. "Jadi terkesan ada motif lain di balik RKUHP ini."
