Berita

Aturan Pidana Soal Bendera di RKUHP, Eva K Sundari: Overregulation

Eks Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menyebut pasal penodaan terhadap bendera negara di RKUHP overregulation

Berita

Arsul Sani Sebut Pasal Pengibar Bendera Kusam di RKUHP Tak Perlu Dihapus, tapi..

Sejumlah akademisi mengkhawatirkan ihwal Pasal 235 RKUHP ketentuan pidana bagi orang yang mengibarkan Bendera Merah Putih luntur, kusut, hingga kusam.

Berita

RKUHP Muat Ancaman Pidana Pengibar Bendera Merah Putih Kusam

Aturan bendera kusam di RKUHP dianggap kontradiktif bagi spirit nasionalisme. Juga, bisa multitafsir soal kata kusam.

Berita

Menkumham Sebut KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana

Yasonna mengatakan Revisi KUHP merupakan upaya pemerintah menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan mengganti KUHP lama

Berita

Mahfud MD: Berlebihan Jika RKUHP Dibahas Lebih dari 50 Tahun

Mahfud MD mengatakan sudah saatnya RKUHP segera disahkan. Ia menyebut pembahasannya sudah berjalan terlalu lama

Berita

Mahfud MD Sebut Penyusunan RKUHP Akan Mendengarkan Masukan Semua Pihak

Mahfud MD mengatakan pemerintah terus mengupayakan penyusunan RKUHP yang resultante (kesepakatan) bersifat demokratis.

Berita

Aliansi: Pasal Pidana Penghinaan Lembaga Negara di RKUHP Berpotensi Karet

Aliansi menyoroti keberadaan pasal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara di RKUHP berpotensi menjadi pasal karet

Berita

Ada Belasan Pasal Pro Kontra, Politikus PPP Usul RKUHP Dibahas Selektif

Salah satu contoh pasal yang menimbulkan polemik di RKUHP ialah penghinaan presiden-wakil presiden dan perzinaan (kumpul kebo).

Berita

NasDem Anggap Pasal Penghinaan Presiden Perlu Opsi Selain Pemidanaan

Taufik menyarankan pemerintah mendiskusikan secara mendalam usulan pasal penghinaan presiden ini dengan berbagai kalangan.

Berita

Mahfud Md Pernah Tanya Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden, Begini Jawabnya

Saat ditanya Mahfud Md, Jokowi menjawab terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara.

Berita

Penghinaan Presiden, Yasonna: Boleh Kritik Kebijakan tapi Jangan Serang Pribadi

Yasonna H. Laoly mengungkap alasan pemerintah tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP

Berita

Akan Pertahankan Pasal Zina di RKUHP, DPR Sebut Demi Cegah Main Hakim Sendiri

Arsul Sani mengatakan pasal zina dalam RKUHP dipertahankan mengingat budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Eropa Barat.

Berita

PPP Minta Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP tapi Dipagari

Arsul Sani menilai pasal penghinaan presiden perlu tetap ada dalam RKUHP namun diperjelas dengan pengecualian

Berita

Wamenkumham: Kritik Pemerintah Tak Bisa Dijatuhi Pidana Penghinaan Presiden

Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP tak akan dikenakan terhadap orang yang mengkritik pemerintah.

Berita

Guyon Soal AHY Masih Lama Jadi Presiden, Yasonna Laoly Kena Semprit di DPR

Anggota Komisi III DPR Santoso menilai candaan Menkumham Yasonna Laoly ihwal AHY masih lama menjadi presiden tidak tepat

Berita

Kritik RKUHP, Politisi Gerindra Usul Pasal Penghinaan Presiden Masuk Perdata

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengkritik RKUHP. Ia menyatakan sejak lama benci dengan pasal penghinaan presiden.

Berita

Sosialisasi RKUHP di 11 Daerah, Yasonna Akui Masih Ada Kontroversi di Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly, menyebut draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah disosialisasikan ke 11 daerah di Indonesia.

Berita

Alasan Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Yasonna: Kalau Dibiarkan Jadi Liberal

Yasonna H. Laoly menjelaskan alasan pemerintah tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP.

Berita

Tolak Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, PSI: Potensi Jadi Pasal Karet

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Berita

Draf Pasal Penghinaan Presiden Ada di RKUHP, PSI: Harusnya Kritik Dijawab Kerja

PSI, ujar Tsamara Amani, tidak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini.

Foto

Rapat dengan DPR, Menkumham Bahas Kelanjutan RKUHP

Foto

Momen Sejuk di Tengah Aksi Tolak RKUHP dan UU KPK

Foto

Deretan Poster Massa Demo 30 September di Jakarta

Foto

Suasana Mencekam Saat Kericuhan Demo 30 September

Foto

Suasana Kericuhan Demo 30 September di Kawasan Senayan

Foto

Tolak RKUHP, Seniman Bali Gelar Aksi Bali Tidak Diam

Foto

HMI Gelar Aksi Tolak RKUHP dan UU KPK di Jakarta

Foto

Aksi Solidaritas untuk Randi, Mahasiwa yang Tewas Saat Demo

Foto

Suasana Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP dan UU KPK di Berbagai Daerah

Foto

Sisa-sisa Kericuhan Aksi Tolak RUU Bermasalah di Jakarta

Foto

Suasana Mencekam di Kawasan Senayan Usai Demo di DPR

Foto

Demo di DPR, Massa Blokade Jalan Tol Dalam Kota

Foto

Aksi Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiswa Paksa Masuk DPR

Foto

Foto Udara Aksi Ribuan Mahasiswa di Depan DPR

Foto

Demo hingga Malam, Mahasiwa Panjat Pagar DPR dan Blokir Jalan

Foto

Lautan Mahasiswa Menolak RKUHP dan UU KPK di DPR

Foto

Jokowi Minta DPR Menunda Pengesahan RKUHP

Foto

Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiwa Geruduk Gedung DPR

Foto

Aksi Tolak Revisi RKUHP Saat Car Free Day

Foto

KPK Temui Jokowi Bahas RKUHP

Video

Alasan Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Yasonna: Kalau Dibiarkan Jadi Liberal

Video

Menkumham Yasonna Laoly Khawatir Demo Mahasiswa Ditunggangi

Video

YLBHI Nilai RKUHP Berpotensi Multitafsir

Video

Dewan Pers: RKUHP Bisa Renggut Kebebasan Pers

Video

Alasan KPK Tolak Pasal Korupsi Masuk RKUHP

Video

Aktivis Kaltim Demo Menolak RKUHP dan UU MD3

Video

KontraS Desak DPR Tunda RKUHP, Termasuk Pasal Penghinaan Presiden