atau cari berdasarkan hari
Kelompok masyarakat sipil Gerak Perempuan mengkritik Partai Golkar yang dinilai mengkhianati konstitusi karena mendiskriminasi perempuan.
DPR, DPD, dan pemerintah menyepakati daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024. Ada RUU PKS dan RUU Larangan Minol.
Fraksi Golkar gencar menolak RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan PRT masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.
RUU Perlindungan PRT dan RUU Masyarakat Adat merupakan usulan dari anggota Fraksi NasDem.
Kelompok masyarakat sipil mendesak parlemen mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan PRT di rapat paripurna.
Fraksi PDIP menyatakan sikap menunda pembahasan tentang RUU Perlindungan PRT untuk pendalaman lebih lanjut. Sementara Golkar memberi 5 catatan.
RUU Perlindungan PRT adalah bagian dari usaha pengentasan kemiskinan, jika pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat.
"Kalau yang saya dengar, ketakutan dalam kondisi seperti ini adalah akan ada formalisasi PRT," kata Willy soal RUU Perlindungan PRT.
Sikap DPR yang urung membawa RUU Perlindungan PRT ke rapat paripurna besok, Kamis, 16 Juli 2020 menuai kecaman
