atau cari berdasarkan hari
Aktivis Jala PRT berharap masuknya RUU Perlindungan PRT dalam prolegnas prioritas 2021 bisa dibahas dalam rapat paripurna DPR.
Istilah PRT lebih tepat digunakan ketimbang ART apalagi pembantu. Ini alasannya.
RUU Perlindungan PRT akan memberi payung hukum dan perlindungan. Baik bagi PRT maupun bagi para pemberi kerja sendiri.
Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, mengatakan banyak PRT mengalami diskriminasi selama pandemi.
Dua fraksi di DPR masih belum memastikan sikap soal RUU Perlindungan PRT. Dianggap kepentingan sebagai majian terancam.
UU Perlindungan PRT dianggap mendesak untuk segera disahkan. Menjadi payung hukum dan perlindungan, baik untuk PRT dan pemberi kerja.
Salah satu alasan kenapa RUU Perlindungan PRT harus segera disahkan adalah soal perlindungan kerja.
Nasib RUU Perlindungan PRT terkatung-katung di meja DPR. Padahal, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sangat penting.
Kelompok masyarakat sipil Gerak Perempuan mengkritik Partai Golkar yang dinilai mengkhianati konstitusi karena mendiskriminasi perempuan.
DPR, DPD, dan pemerintah menyepakati daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024. Ada RUU PKS dan RUU Larangan Minol.
Fraksi Golkar gencar menolak RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan PRT masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.
RUU Perlindungan PRT dan RUU Masyarakat Adat merupakan usulan dari anggota Fraksi NasDem.
Kelompok masyarakat sipil mendesak parlemen mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan PRT di rapat paripurna.
Fraksi PDIP menyatakan sikap menunda pembahasan tentang RUU Perlindungan PRT untuk pendalaman lebih lanjut. Sementara Golkar memberi 5 catatan.
RUU Perlindungan PRT adalah bagian dari usaha pengentasan kemiskinan, jika pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat.
"Kalau yang saya dengar, ketakutan dalam kondisi seperti ini adalah akan ada formalisasi PRT," kata Willy soal RUU Perlindungan PRT.
Sikap DPR yang urung membawa RUU Perlindungan PRT ke rapat paripurna besok, Kamis, 16 Juli 2020 menuai kecaman
