atau cari berdasarkan hari
Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.
Menurut AJI Yogyakarta, Hari Perempuan Internasional momentum penting untuk terus bergerak mengupayakan perjuangan demokrasi dan HAM.
Menurut Ika Pratiwi, RUU Ketahanan Keluarga tiba-tiba muncul dengan semangat yang sama, namun substansinya bertolak belakang dengan RUU PKS.
RUU PKS disepakati masuk dalam Prolegnas prioritas 2020. RUU ini sebelumnya tak rampung di periode 2014-2019 karena sejumlah ganjalan.
Sebelumnya, RUU PKS hanya dibahas melalui panitia kerja di Komisi VIII DPR RI. Beberapa hal menuai perdebatan sehingga RUU PKS ini urung disahkan.
DPR dan Pemerintah menyetujui 50 RUU masuk prolegnas 2020. Termasuk Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
DPR dan Pemerintah menyetujui 50 RUU masuk prolegnas 2020. Ada RUU PKS dan RUU Pertanahan.
Mahfud menganggap pengesahan RUU PKS penting bagi pemerintah.
Sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU) batal masuk prolegnas prioritas.
Menteri Yohana Yembise mendesak agar RUU PKS segera disahkan.
MUI menyebut RUU PKS dibuat berdasarkan paham feminisme. Apa kata Komnas Perempuan soal feminisme?
Anggota Komisi Ukhuwah MUI Wido Supraha berujar naskah akademik RUU PKS berbasis paham feminisme, bukan sila pertama Pancasila.
Anggota MUI Wido Supraha menyebutkan 6 kelemahan RUU PKS. Menurut dia, RUU ini tak komprehensif, hanya parsial.
MUI mempertanyakan desakan Komnas Perempuan kepada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS.
Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategis BEM UI Elang M. Lazuardi angkat bicara soal terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
Ketua DPR Puan Maharani tak menjawab tegas soal komitmennya menuntaskan RUU PKS yang ditunda dewan periode lalu.
Komnas Perempuan akan membangun komunikasi dengan anggota DPR yang baru dilantik agar memasukkan RUU PKS pada prolegnas tahun depan.
Komnas Perempuan mengatakan penundaan RUU PKS malah akan menyandera korban kekerasan.
Komnas Perempuan menyebut DPR periode 20142019 berkinerja buruk. Sebabnya RUU PKS tidak disahkan dan dibiarkan mangkrak 3 tahun.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, RUU PKS ditetapkan sebagai insiatif DPR pada 2016.
