atau cari berdasarkan hari
Menteri Yohana Yembise mendesak agar RUU PKS segera disahkan.
MUI menyebut RUU PKS dibuat berdasarkan paham feminisme. Apa kata Komnas Perempuan soal feminisme?
Anggota Komisi Ukhuwah MUI Wido Supraha berujar naskah akademik RUU PKS berbasis paham feminisme, bukan sila pertama Pancasila.
Anggota MUI Wido Supraha menyebutkan 6 kelemahan RUU PKS. Menurut dia, RUU ini tak komprehensif, hanya parsial.
MUI mempertanyakan desakan Komnas Perempuan kepada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS.
Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategis BEM UI Elang M. Lazuardi angkat bicara soal terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
Ketua DPR Puan Maharani tak menjawab tegas soal komitmennya menuntaskan RUU PKS yang ditunda dewan periode lalu.
Komnas Perempuan akan membangun komunikasi dengan anggota DPR yang baru dilantik agar memasukkan RUU PKS pada prolegnas tahun depan.
Komnas Perempuan mengatakan penundaan RUU PKS malah akan menyandera korban kekerasan.
Komnas Perempuan menyebut DPR periode 20142019 berkinerja buruk. Sebabnya RUU PKS tidak disahkan dan dibiarkan mangkrak 3 tahun.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, RUU PKS ditetapkan sebagai insiatif DPR pada 2016.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat.
DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus untuk RUU PKS. Tim RUU PKS efektif bekerja pada periode mendatang.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan ada peluang RUU PKS bakal disahkan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta mahasiswa bersabar lantaran RUU PKS belum bisa disahkan September ini.
Berbeda dengan Ketua DPR, Komisi VIII sebut RUU PKS belum bisa disahkan dalam periode ini. RUU ini bakal dilanjutkan DPR periode mendatang.
Timus ini akhirnya terbentuk setelah dua tahun pembahasan RUU PKS sejak Juni 2017.
Sebelumnya Komisi VIII bersikeras takkan mengesahkan RUU PKS sebelum RKUHP disahkan.
DPR mengatakan ada 3 hal dalam RUU PKS yang menjadi perdebatan.
