atau cari berdasarkan hari
Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa sejak pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme upaya pencegahan teror lebih efektif.
BNPT menghadiri konferensi internasional mengenai penanggulangan terorisme di markas PBB. Menyinggung revisi RUU Terorisme.
Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menilai lembaga pengawas independen untuk UU Terorisme tidak diperlukan.
Setara Institut menilai kepolisian perlu lebih terbuka dan akuntabel dalam penindakan terorisme.
Komisi I DPR meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan perpres atau peraturan pemerintah pasca-pengesahan RUU Terorisme soal pelibatan TNI.
Pengawasan penting untuk menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan dalam proses pemberantasan terorisme.
Bisa saja Undang-Undang Terorisme secara substansi baik tapi implementasinya di lapangan berjalan bias.
Salah satu poin baru dalam UU Terorisme yang telah direvisi adalah adanya pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Sebagai tindak lanjut dari RUU Terorisme, perumusan perpres akan melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan BNPT.
Seluruh anggota Panitia Khusus RUU Terorisme yang terdiri dari sepuluh fraksi dalam pandangan mini fraksi dan menyatakan memilih alternatif kedua.
Pemerintah menyiapkan alternatif definisi terorisme dalam pembahasan RUU Terorisme.
Pemerintah mengusulkan agar frasa motif politik, ideologi, dan ancaman terhadap negara dalam definisi terorisme di RUU Terorisme ditiadakan.
Membuktikan motif politik dalam aksi terorisme dianggap menyulitkan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan RUU Terorisme bakal disahkan Jumat ini.
Menurut Ryamizard Ryacudu, Indonesia jangan sampai terlihat seperti negara takut melawan terorisme. "Itu tidak benar."
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta pembahasan RUU Terorisme segera rampung.
Panitia Khusus DPR untuk RUU Antiterorisme menyatakan terdapat sejumlah perbedaan ketentuan dalam undang-undang yang lama dengan yang baru.
Kerusuhan di Mako Brimob, Depok yang juga dilakukan Jamaah Ansharut Daulah, kata Tito, disebabkan karena minimnya fasilitas penjara.
Kehadiran anggota pansus yang sering tak memenuhi kuorum dinilai menghambat pembahasan RUU Antiterorisme.
Peran TNI dalam rancangan undang-undang atau RUU Antiterorisme sedang dibahas di DPR.
