Berita

Anies Baswedan Tunjuk Agus Himawan Jadi Dirut Sarana Jaya

Anies Baswedan menuturkan, pengangkatan bos baru ini untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus penyegaran di Sarana Jaya.

Berita

Korupsi Lahan di Pondok Ranggon, Sarana Jaya Usahakan Tarik Anggaran Rp 217 M

Di rapat bersama komisi bidang kesejahteraan rakyat itu, legislator Kebon Sirih mendesak Sarana Jaya menarik uang yang telah dibayarkan ke PT Adonara,

Berita

Panggil Sarana Jaya Soal Pengadaan Lahan, Komisi B: Datanya Gak Nyambung

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan data yang disajikan Sarana Jaya, tidak sesuai dengan yang diminta saat rapat awal.

Berita

Hari Ini, Komisi B DPRD DKI Panggil Sarana Jaya

Komisi B DPRD DKI hendak mendengar dari Sarana Jaya terkait masalah korupsi yang membelit Dirut nonaktif Yoory C. Pinontoan.

Berita

Yoory C. Pinontoan Diperiksa KPK, Wagub DKI: Berikan Data Apa Adanya

Wagub DKI Riza Patria mengatakan Dirut Sarana Jaya nonaktif Yoory C. Pinontoan diminta berikan data dan fakta ke KPK.

Berita

Diperiksa di Kasus Korupsi Tanah, Dirut Sarana Jaya: Saya Berserah pada Tuhan

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan irit bicara seusai diperiksa KPK.

Berita

Kasus Lahan DKI, Dirut Sarana Jaya Akan Diperiksa KPK Hari Ini

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan akan menjalani pemeriksaan hari ini

Berita

KPK Cegah Para Tersangka Korupsi Lahan DKI ke Luar Negeri

KPK mencegah para tersangka di kasus korupsi lahan DKI di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur ke luar negeri.

Berita

DPRD DKI Desak Sarana Jaya Tarik Rp 217 Miliar Anggaran Pembelian Lahan

Komisi B DPRD DKI, kata Abdul, akan memanggil Sarana Jaya pekan depan untuk bertanya tentang uang yang telah dibayarkan Sarana Jaya ke Adonara.

Berita

Akhirnya, KPK Periksa Yoory C Pinontoan dalam Dugaan Korupsi Sarana Jaya

Dua saksi yang diperiksa KPK yakni Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya nonaktif Yoory C Pinontoan dan Direktur Pengembangan Sarana Jaya.

Berita

Kasus Pembelian Lahan DKI Jakarta, KPK Panggil Dirut Sarana Jaya

Indikasi kerugian negara yang dilakukan Pembangunan Sarana Jaya yang dipimpin Yoory C. Pinontoan diduga sebesar Rp 100 miliar.

Berita

Sarana Jaya Dipanggil Lagi Pekan Depan, DPRD DKI Pertanyakan Transparansi

DPRD DKI ingin Sarana Jaya terbuka untuk tindakan preventif agar korupsi pengadaan lahan ini tidak terulang.

Berita

KPK Panggil Direktur Sarana Jaya di Kasus Pembelian Lahan Rumah DP 0

KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah.

Berita

KPK Akan Telaah Laporan MAKI Soal Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Sarana Jaya

KPK telah menerima data mengenai dugaan korupsi pembelian lahan di Provinsi DKI Jakarta oleh di PT Pembangunan Sarana Jaya dari MAKI

Berita

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Sarana Jaya, Berikut 4 Poinnya

Sarana Jaya, menurut MAKI seharusnya menunggu HGB diperpanjang sebelum mengucurkan dana.

Berita

MAKI Serahkan Data Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Sarana Jaya ke KPK

Boyamin meminta KPK segera mengumumkan tersangka dan melakukan penahanan di kasus pembelian lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya.

Berita

Komisi B Minta Anies Baswedan Maksimalkan Peran KPK DKI untuk Cegah Korupsi

Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI yang dibentuk Anies Baswedan sebagai bagian dari TGUPP itu diketuai oleh Bambang Widjojanto.

Berita

Ketua DPRD Sebut Anies Baswedan Harusnya Tahu Soal Kasus di Sarana Jaya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan keputusan pencairan uang pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Prasetio merujuk pada Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Berita

Pembelian Lahan Sarana Jaya, Riza Patria Janji Akan Telusuri

Pada prinsipnya, kata Riza, Sarana Jaya merupakan perusahaan daerah yang memang mempunyai kewenangan untuk membeli lahan untuk bank tanah.

Berita

Evaluasi Rumah DP Nol, Fraksi PSI: Peminat Minim atau Syarat Kepemilikan Rumit?

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti soal evaluasi program Rumah DP Nol rupiah yang tersendat.

Foto

Menengok Lahan 4,2 Hektare yang Jadi Obyek Korupsi Rumah DP 0