atau cari berdasarkan hari
Presiden Jokowi berharap permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau menghilang sama sekali.
Jakarta juga memiliki banyak tanah bersertifikat tapi dibiarkan telantar dalam jangka panjang.
Majelis hakim menilai terdakwa sebagai penjaga homestay di Pulau pari tidak terbukti memasuki pekarangan orang lain tanpa izin.
Hakim menganggap tidak terjadi pemerasan atau pelanggaran oleh nelayan Pulau Pari dalam mengelola pantainya.
Desakan ini dibuat setelah tiga nelayan Pulau Pari diputus bebas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pekan lalu.
Laporan pengembang telah mengantar total lima nelayan dan warga Pulau Pari ke persidangan. "Ini kan warga DKI juga," kata kuasa hukum.
Anies Baswedan mengirim satu anak buahnya hadir di bangku pengunjung saat sidang pleidoi nelayan Pulau Pari di Pengadilan Jakarta Utara.
Ratusan warga Pulau Pari berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mulai pukul 13.00, Selasa, 2 Oktober 2018.
Sertifikat tanah yang dibagikan Presiden Jokowi ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum pada bidang tanah millik masyarakat.
Di Kota Depok, Presiden Jokowi kisahkan pengalamannya saat ke pelosok. Ajari bagaimana menghadapi sengketa tanah.
DPRD DKI ikut membantu menyelesaikan kasus sengketa tanah tanah milik ahli waris Toton Cs yang berlokasi di kawasan Pondok Indah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertimpa warisan kasus sengketa tanah Pondok Indah pada era Gubernur R. Soeprapto dan Soerjadi Soedirja.
Subdit 2 Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka pelaku kasus mafia tanah di Bekasi.
Pintarso Ajianto, pemilik PT Bumi Pari Asri, kembali mangkir dari persidangan. Perkara sengketa tanah Pulau Pari kembali ditunda.
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah menerbitkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan atas konflik tanah di Pulau Pari pada 9 April 2018.
Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.
Warga Pulau Pari berencana menggelar demonstrasi lanjutan jika sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara tak dicabut.
Unjuk rasa yang digelar warga Pulau Pari itu menjadi tindak lanjut dari laporan hasil akhir pemeriksaan Ombudsman.
Sejumlah warga Pulau Pari menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta dan BPN DKI Jakarta untuk mengawal LHAP Ombudsman soal sengketa tanah mereka.
Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terkait rencana eksekusi lahan pasar tradisional itu pada 19 April 2018
