atau cari berdasarkan hari
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya baru merampungkan sertifikasi 1,4 juta hektare lahan dari target 7 hektare.
Pemerintah tengah menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian RI.
Menteri Sofyan Djalil menceritakan kisah inspiratif tentang nasib dua keluarga di Kudus antara PR Djarum dan Jambu Bol.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menilai kritik Amien Rais soal pembagian sertifikat tanah gratis oleh Jokowi karena kurang informasi.
Sofyan Djalil membantah pernyataan Amien Rais bahwa 74 persen tanah di Indonesia dimiliki asing.
Sofyan menduga, sebagai politikus, Amien tidak perlu data tentang sertifikat dan menyebutkannya secara umum. "Padahal (kenyataannya) tidak begitu."
Menteri Sofyan Djalil mengatakan pernyataan Amien Rais tidak mungkin keluar jika mantan Ketua MPR itu melihat saat Jokowi membagikan sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam mencopot Menteri Agraria Sofyan Djalil jika tidak bisa menerbitkan 7 juta sertifikat tanah setahun.
Jokowi mengancam akan mencopot Kepala BPN Sofyan Djalil bila tak mencapai target sertifikasi tanah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tak bosan mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat tanah untuk seluruh Indonesia.
Sofyan Djalil, tidak mempermasalahkan namanya muncul di sidang korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Seyogianya Sofyan diperiksa baik di kantor polisi maupun di kantornya dala kasus reklamasi. Namun, Sofyan mangkir, lantaran sedang cuti.
Kepala BPN mempersilakan Anies menggugat ke PTUN untuk mencabut HGB pulau reklamasi.
Sertifikat tanah yang ditargetkan diterbitkan hingga akhir 2017 sebanyak 10.500.
Kepala BPN mengklaim ada 400 ribu hektare lahan di dalam daftar tanah terlantar yang bisa dieksekusi untuk reforma agraria.
Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Sofyan Djalil soal target pemberian sertifikasi tanah bagi masyarakat
Para notaris mengeluh kepada Presiden Jokowi soal pengurusan sertifikat di BPN yang masih memakan waktu.
Jokowi mengatakan sertifikasi lahan milik publik perlu dilakukan untuk mengurangi sengketa agraria.
Baru sekitar 4000 hektare lahan garam yang siap dipakai karena hanya lahan itu saja yang statusnya sudah diketahui
Pemerintah akan melakukan ekstensifikasi lahan pertanian garam sebesar 5 ribu hektare di NTT, agar bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri.
