atau cari berdasarkan hari
Sejumlah pejabat di instansi pemerintahan positif Covid-19. Sebagian pejabat yang positif corona memilih bungkam namun ada juga yang terbuka ke publik
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris terkonfirmasi positif Covid-19.
Menurut anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Firli sudah dimintai keterangan. Namun dewas masih terus mengumpulkan bukti.
Desmond tersinggung karena Syamsuddin Haris mengatakan pelemahan diupayakan oleh partai-partai politik.
Menurut Syamsuddin, saat ini Dewan Pengawas KPK sedang menyusun standar operasional prosedur evaluasi akan dilakukan secara berkala selama tiga bulan.
Salah satu kritik Syamsuddin Haris via Twitter dilakukan setelah disahkannnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 pada September 2019 oleh pemerintah.
Syamsuddin Haris enggan menanggapi wacana Ketua KPK Firli Bahuri yang akan mencari juru bicara KPK pengganti Febri Diansyah.
Syamsuddin Haris mengimbau pimpinan KPK yang baru saja terpilih untuk mundur dari jabatan terdahulunya.
Syamsuddin Haris menyambangi gedung KPK lama dan Gedung Merah Putih untuk melongok ruang kerjanya sebagai Dewan Pengawas KPK.
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyambangi Gedung Merah Putih KPK dan Anti Corruption Learning Center atau Gedung Lama KPK.
Syamsuddin Haris mengatakan Dewan Pengawas KPK belum mengadakan rapat internal.
Sikap Syamsuddin Haris menjadi sorotan lantaran dia cukup keras mengkritik revisi UU KPK dan mendorong dikeluarkannya Perpu
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean adalah mantan jaksa dan sempat menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK pada 6 Oktober 2009.
Kandidat Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris pernah mengatakan KPK mati karena dijemput oligarki.
Presiden Jokowi melantik lima orang anggota Dewan Pengawas KPK. Ada peneliti LIPI yang pernah mendesak Jokowi menerbitkan Perpu KPK.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan ia memang menerima posisi dewan pengawas KPK demi pemerintahan bersih.
Peneliti senior LIPI Syamsudin Haris menilai kendati menjadi menteri, Mahfud MD belum akan mampu mengubah wajah hukum di Indonesia.
Moralitas publik adalah hak publik untuk mendapat kabinet yang bersih.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan kematian KPK dijemput paksa oleh para oligarki demi membahagiakan koruptor hingga loyalis Orde Baru.
Zulkifli Hasan menuturkan fraksi-fraksi di MPR sudah menyepakati perlunya amandemen terbatas UUD. "Drafnya sudah dibagi ke masing-masing fraksi."
