Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tolak Perampasan Tanah untuk IKN Nusantara
Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menolak upaya perampasan tahan dan rumah warga lokal karen...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menolak upaya perampasan tahan dan rumah warga lokal karen...
Tanah adat, tanah ulayat, hutan adat, dan hutan negara adalah konsep-konsep yang mencerminkan hubung...
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti berbagai regulasi pemerintah Jokowi yang dinilai ...
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu ingin optimalisasi pengelola...
Gerakan Save Bati mendesak Gubernur Maluku, Murat Ismail, mencabut izin operasi dua perusahan migas ...
Walhi menilai Hadi Tjahjanto perlu menyelesaikan konflik agraria antara rakyat dan perusahaan yang s...
Salah satu polemik dalam IKN adalah berpotensi menggusur 20 ribu masyarakat adat. Hal ini juga berda...
Yang menolak rencana tersebut yaitu, Koalisi Masyarakat Kalitm yang menolak Undang-Undang Ibu Kota N...
Tiga sekuriti PT Toba Pulp Lestari diduga melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama k...
Masyarakat adat Natumingka meminta agar Bupati Toba Poltak Sitorus membantu mengembalikan tanah ad...
Warga Sunda Wiwitan menggugat penerbitan sertifikat tanah atas nama R Djaka Rumantaka ke PTUN. Putus...
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menegaskan, negara harus melindungi masyarakat adat
Lokasi ibu kota baru dipastikan tidak akan mengganggu tanah adat atau tanah ulayat.