Yasonna dan Moeldoko Sarankan Masyarakat Judicial Review ke MK
Masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum.
Revisi UU KPK dinilai melemahkan komisi antirasuah , sedangkan RKUHP dipandang memuat pasal bermasal...
PKB khawatir uji materi tentang masa jabatan wapres justru akan memunculkan rezim otoriter.
Pencabutan gugatan dilakukan saat uji materi UU MD3 tersebut telah masuk pada tahap penyerahan kesim...
Meski begitu, menurut Busyro Muqaddas, uji materi UU MD3 akan tetap berjalan dengan pemohon yang ber...
MK tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Energi yang dapat dimakna...
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan OC Kaligis atas Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2...
Ketua MK Arief Hidayat ingin menyerap semua ahli sebelum memutuskan sidang uji materi pasal perzinaa...
Menurut ACTA, Ahok kalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas
pengajuan uji materiil terhada...
Tumpeng itu sebagai ucapan dari Habiburokhman dan ACTA kepada Ahok
yang akan masuk masa kampan...
Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan pemohon yang menyatakan anggota Dewan Pengawas akan membawa ...
Beberapa pasal dinilai dinilai merugikan pengemudi online.
Perpu itu dianggap sudah tidak relevan saat ini, mengingat perpu tersebut untuk kepentingan pertahan...
Sidang mendengarkan keterangan ahli dari Ahok akan dilakukan pada 26 September 2016.
Yusril menegaskan ada perbedaan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan gubernur.
Menurut Yusril, Komisi Pemilihan Umum dapat menerbitkan peraturan pelaksana jika petahana tidak siap...
Kata Ahok, secara prinsip, gubernur dan presiden sama-sama memerintah demi memajukan kesejahteraan u...
Majelis hakim MK memutuskan tidak ada persoalan normatif dalam undang-undang tersebut.
Salah satu saksi ahli dari Universitas Indonesia, Hamid Chalid, menjelaskan permohonan pengujian fok...
Ahok hanya ditemani seorang stafnya yang bernama Rian Ernest.
Risma berpendapat pendidikan harus untuk semua kalangan. Karena itu, anggaran pendidikan Surabaya ti...
Risma keberatan wewenang penanganan pendidikan diambil alih
provinsi karena sudah punya progra...
Pemerintah daerah telah berinvestasi sangat besar terhadap pembangunan SMA/SMK.
Sayang, pendapat hakim Palguna ditentang tujuh hakim konstitusi yang lain.
Apa alasan MK mengembalikan kewenangan KY dalam rekrutmen hakim ke MA?
Penetapan status tersangka tanpa batasan waktu dijadikan alat untuk menyandera demi kepentingan keku...
Ada lebih dari seratus undang-undang yang dianggap melenceng.
Muhammadiyah berjihad untuk melur...
Usia 17 tahun ke bawah itu masih kategori anak-anak dalam UU
Perlindungan Anak. Namun, dalam U...
Meski menang dalam pemilu legislatif, PDI Perjuangan sulit menjadi Ketua DPR.
Salah satu poin krusial di dalam undang-undang ini menyangkut mekanisme pemilihan pimpinan Dewan.
Gara-gara Ahok keluar dari Gerindra.
PDIP berharap MK mengeluarkan putusan sela.
"Kami ikuti saja mekanisme yang ada," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.
"UU MD3 sudah sesuai aturan, MK pasti menolak gugatan tersebut."
PDIP menuding revisi Undang-Undang MD3 tak transparan.
Ignatius Ryan Tumiwa meminta disuntik mati karena tak tahan dengan beban hidupnya.
Kuasa hukum Apindo, Ibrahim Sumantri, sangat menyayangkan keputusan majelis hakim.
"Saya no comment ya, biar di sana saja berjalan,"
Antasari punya peluang ajukan PK lagi.
Para penyedia jasa Internet dikenakan tiga pungutan di luar pajak.
Taslim menilai konsep pengawasan Mahkamah Konstitusi seharusnya dirumuskan oleh parlemen dan undang-...
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengamanatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang membentuk t...
"MK mencari pemohon uji materi."
Usai pelantikan Dubes RI.
Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman.
Undang-undang yang menguatkan pengawasan MK ini dipersoalkan.
UU MK belum mendesak.
Namun proses putusan pemilu serentak butuh waktu lama.
Banyaknya biaya penyelenggaraan Internet membuat harga jasa Internet Indonesia sangat tinggi.
Undang-undang ini dinilai lebih represif dibanding sebelumnya.