atau cari berdasarkan hari
Kini, lanjut Nasir Djamil, tinggal lagi keputusan Presiden apakah mengesahkan UU KPK atau mengeluarkan Perpu.
Emerson Yuntho mengatakan jika UU KPK hasil revisi berlaku, maka tak akan ada OTT. Kalau ada, orang yang tertangkap tak punya beking elite.
Sebelumnya terdapat kesalahan pengetikan soal umur capim KPK di UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.
Polisi mengajak pihak-pihak yang memiliki bukti atau siapa pun yang menyaksikan demo mahasiswa untuk membantu mengungkap kematian Randi dan Yusuf.
Masinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik.
Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendukung Jokowi mengeluarkan Perpu Penangguhan UU KPK.
DPR telah mengesahkan UU KPK hasil revisi ini pada 17 September 2019. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menandatanganinya.
Menurut Agum Gumelar, KPK mesti dicegah menjadi seperti Petrus. Awalnya menyasar orang yang memiliki data kejahatan. Tapi belakangan disalahgunakan.
Menurut UNCAC, cara perubahan atau revisi UU KPK menunjukkan kelemahan serius.
Menurut Hengki, BEM Nusantara berpendapat, Perpu KPK akan memunculkan persoalan jika ditolak DPR.
Masa demonstrasi di DPR mundur ke arah Semanggi dan JCC setelah terdengar bunyi tembakan gas air mata sekitar pukul 18.00.
Menurut Sri Mulyani, publik sebetulnya mengharapkan Indonesia lebih baik, terutama agar korupsi dibasmi.
Plate menegaskan partainya selalu mendukung seluruh kebijakan politik Jokowi.
Politikus PDIP menilai penerbitan Perpu KPK tidak memenuhi syarat.
Gugatan uji materil UU KPK itu diajukan 18 mahasiswa dengan kuasa pemohon yang masih berstatus mahasiswa.
Syafii Maarif menyampaikan bahwa cara yang dilakukan DPR dengan mengebut pengesahan merupakan langkah sembrono.
Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sidang uji materi UU KPK akan digelar karena sudah diregistrasi MK.
Bivitri menjelaskan dari tiga opsi, Jokowi hanya memiliki wewenang penuh dengan menerbitkan perpu UU KPK.
Goenawan Mohamad menyebut Mahfud MD, Bivitri Susanti, dan Erry Riana Hardjapamekas sempat ditahan oleh tim Istana seusai pertemuan pada Kamis lalu.
Usai pertemuan dengan para tokoh ini, Jokowi akhirnya menyampaikan mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu KPK.
