atau cari berdasarkan hari
Kejadian ini menurut masyarakat sipil memperlihatkan bahwa DPR dan Presiden tidak cermat dalam merevisi UU KPK. "Gamblang sekali."
Selain membahas revisi UU KPK, pimpinan MPR mengunjungi KPK untuk membalas kunjungan Ketua KPK Firli Bahuri dan wakilnya ke MPR.
usulan untuk menghadirkan Presiden Jokowi ke sidang MK soal UU KPK telah disampaikan dalam sidang gugatan kemarin.
Survei Alvara menunjukkan masyarakat tak puas dengan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
Politikus PDIP Arteria Dahlan Kritik Eks pimpinan KPK yang ikut gugat UU KPK.
Mantan Pimpinan KPK meminta Hakim Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan bagaimana proses pengajuan revisi UU KPK.
MK menolak uji materi UU KPK terkait pembentukan organ pelaksana dewan pengawas yang dibentuk lewat Peraturan Presiden.
Untuk pengujian undang-undang pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara.
Menurut Firli Bahuri, mereka juga membicarakan sejumlah aturan yang harus dibuat setelah UU KPK baru diundangkan.
Jokowi menyiapkan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden yang merupakan turunan UU KPK.
Salah satu klausul UU KPK mengenai izin Dewan Pengawas KPK yang akhirnya menghambat penggeledahan Kantor DPP PDIP.
Formappi menilai justru beberapa RUU yang krusial, tak ada dalam Prolegnas Priorotas 2020. Salah satunya UU KPK yang banyak dikritik.
Seorang mahasiswa Binus menggalang dukungan agar MK mengabulkan uji materi UU KPK.
Ombudsman sudah menyurati Komisi III DPR untuk meminta klarifikasi, namun belum direspons.
Revisi UU KPK memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Pengesahan UU itu dianggap sebagai masa suram pemberantasan korupsi.
Salah satu kuasa hukum pemohon, Feri Amsari, mengatakan ada sejumlah perbaikan uji materi UU KPK yang dilakukan pemohon ke MK.
UU KPK hasil revisi memerintahkan Presiden menentukan Dewan Pengawas. Jokowi menunjuk lima orang Dewan Pengawas.
ICW menilai KPK memasuki fase kehancuran.
Sikap Syamsuddin Haris menjadi sorotan lantaran dia cukup keras mengkritik revisi UU KPK dan mendorong dikeluarkannya Perpu
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sudah meminta agar tak ada lagi pegawai yang mengundurkan diri dari lembaga ini.
