atau cari berdasarkan hari
Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi memilih untuk meneruskan pemeriksaan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 UU MD3.
Gabungan serikat buruh melalui tim advokasi rakyat untuk demokrasi menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.
Presiden, ujar Mahfud, bisa mengambil langkah prosedural terhadap UU MD3 yang sesuai hukum tata negara.
Setelah UU MD3 resmi berlaku, sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut amanat UU MD3, pimpinan MPR ditambah dari lima orang menjadi 8 orang.
Menurut Aburizal Bakrie, Dewan Pembina Golkar sedang mengkaji supaya pergantian Mahyudin tidak melanggar UU MD3.
PPP memprotes pemberian jatah kursi pimpinan MPR kepada PKB karena dinilai bertentangan dengan pasal 427 UU MD3.
Salah satu pasal dalam UU MD3 yang melibatkan Polri adalah pasal 73 tentang pemanggilan paksa.
Salah satu pasal yang dipersoalkan dalam UU MD3 adalah pemanggilan paksa yang dapat dilakukan DPR dengan menggunakan Polri.
Bambang Soesatyo menjamin UU MD3 tidak akan digunakan untuk melarang masyarakat mengkritik DPR.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan UU MD3 tak membuat anggota dewan antikritik, tapi menjaga martabat dari fitnah dan ujaran kebencian.
Menurut Jimly Asshidiqie, Jokowi ikut dalam pengesahan UU MD3 karena awalnya tidak mengetahui persis semua isi revisi aturan tersebut.
Presiden Jokowi menolak menandatangani UU MD3, namun UU tersebut telah sah berlaku setelah Kemenkumham memberikan nomor.
MKD mendapat sejumlah fungsi, tugas dan wewenang baru berdasarkan amanat dari UU MD3 yang baru disahkan.
PPP berharap pimpinan MPR memperhatikan pasal 427A. Penempatan PKB pada posisi itu dinilai berpotensi menabrak undang-undang.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan UU MD3 telah diberi nomor. Menurut Yasonna UU MD3 bernomor 2 Tahun 2018.
Terkait UU MD3, Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan siapapun yang mrngkritik DPR tidak akan dikriminalisasi.
Ia menyarankan masyarakat menguji materi UU MD3 dan menunggu Mahkamah Konstitusi. "Diuji materi dululah, coba."
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan Presiden Jokowi tidak membuat Perppu untuk membatalkan UU MD3.
UU MD3 berlaku secara otomatis meski Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak menandatanganinya.
