atau cari berdasarkan hari
Koordinator juru bicara Demokrat ini juga menilai Arteria mengidap sindrom lupa terhadap Undang-Undang MD3.
Salah satu alat kelengkapan DPR adalah Badan Legislasi yang tugasnya menyusun rancangan program legislasi nasional dalam satu tahun dan lima tahun.
"Demi menghindari situasi the winner takes it all maka yang layak mendapatkan kursi ketua MPR adalah Gerindra," kata Dasco.
DPR dinilain sengaja mengesahkan undang-undang di akhir jabatan secepat kilat sebagai bagian dari strategi menghindari protes dan tekanan rakyat.
Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD (UU MD3) pada sidang Paripurna DPR.
PSHK menengarai ada barter revisi UU MD3, yang mengakomodir penambahan pimpinan MPR, dengan revisi UU KPK sehingga pembahasannya sangat cepat.
Menurut PSHK penambahan jumlah pimpinan MPR lewat revisi UU MD3 bisa berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen konstitusi.
Politikus Golkar menyebut revisi UU MD3 karena ingin mengamankan posisi Ketua MPR untuk kadernya.
Dalam revisi UU MD3, DPR meminta jumlah pimpinan MPR bertambah dari 5 menjadi 10 orang.
Pemerintah dan Baleg DPR menyetujui revisi UU MD3. Pimpinan MPR bertambah sesuai jumlah fraksi.
Revisi UU MD3 yang disepakati pada 5 September lalu menambah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
Dalam revisi UU MD3 ada rencana menambah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. KoDe Inisiatif meminta porsi perempuan untuk pimpinan diperhatikan.
Menurut Airlangga, Golkar menimbang agar partai-partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya kesempatan menjadi pimpinan parlemen.
Airlangga mengakui membahas kepastian Golkar menempati kursi ketua MPR setelah adanya revisi UU MD3
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono meminta penambahan anggaran menjadi Rp 843,63 miliar.
DPR sepakat merevisi UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR.
DPRD DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dewan setelah dihapus pada pada tahun 2012.
Partai Golkar sebelumnya menyatakan menolak revisi UU MD3. Alasannya, UU MD3 yang berlaku saat ini pun belum pernah diterapkan.
Masing-masing perwakilan partai pun menyerahkan pandangan tertulis kepada pimpinan DPR.
Pandangan fraksi-fraksi terkait revisi UU ini disampaikan secara tertulis.
