atau cari berdasarkan hari
Menurut Siti, draf RUU Pertanahan mendatang harus memenuhi beberapa prasyarat. Harus dipastikan tidak bertentangan dengan UUPA dan TAP MPR.
Koalisi Masyarakat Sipil mencatat sejumlah isu khusus yang menjadi kegagalan pemerintahan Jokowi.
Mahkamah Agung mengurangi hukuman advokat Lucas dari 5 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.
Dalam beberapa kasus lainnya, ada masyarakat adat yang dikenai tuduhan pencemaran nama baik dalam kasus-kasus konflik lahan.
YLBHI melaporkan dugaan penculikan seorang saksi persidangan bernama Domiri dalam kasus kriminalisasi petani SMB Jambi ke Polda Jambi.
YLBHI menilai wacana kebijakan sertifikat layak kawin yang dilontarkan pemerintah lebih banyak sisi buruknya ketimbang baiknya.
Asfi menyarankan materi kursus perkawinan dimasukkan ke kurikulum pendidikan sekolah secara bertahap sesuai perkembangan kedewasaan.
YLBHI mendesak polisi agar tak menindaklanjutkan laporan politikus PDIP Dewi Tanjung.
"Menurut kami, tidak keluarnya Perpu KPK adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati.
YLBHI mendata masih ada upaya menghalangi pemberian bantuan hukum.
Lokataru sangsi kapasitas dan keberanian Komnas HAM dalam mengungkap kasus kerusuhan 21-23 Mei 2019.
Menurut YLBHI, sebelum menjabat Menko Polhukam, Mahfud MD getol mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK.
YLBHI juga menyebut presiden salah satu aktor pelaku pelanggar kebebasan berpendapat.
Ketua YLBHI Asfinawati menilai nyawa begitu mudah melayang di Indonesia tanpa pertanggungjawaban.
YLBHI meminta Tito bertanggung jawab untuk menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama dia menjadi Kapolri.
YLBHI menilai jika Jokowi memilih Prabowo Subianto sebagai calon menterinya di kabinet mendatang, itu menunjukkan pemerintah abai terhadap HAM.
YLBHI menduga teror bom molotov ini terkait dengan aktivitas pembelaan LBH Medan atas sejumlah kasus.
YLBHI melaporkan hakim persidangan Petani Jambi ke Komisi Yudisial.
YLBHI memaparkan rapor merah Jokowi dalam penegakan hukum dan HAM.
Menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, tak ada evaluasi dan minim akuntabilitas dalam menetapkan tersangka.
