atau cari berdasarkan hari
Jokowi masih bisa menerbitkan Perppu untuk mengembalikan UU KPK seperti sebelum direvisi.
YLBHI berharap penundaan pengesahan RUU KUHP tak sekedar mengulur waktu.
Pertemuan untuk mengadukan masalah pelemahan KPK ini diinisiasi Transparency International Indonesia, ICW, dan YLBHI.
Direktur YLBHI Asfinawati berujar keputusan mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU adalah persekongkolan pemerintah dan DPR.
Menurut YLBHI Jokowi telah melakukan lima kebohongan mengenai pemberantasan korupsi.
Setidaknya ada lima hal yang disorot YLBHI sebagai kebohongan Presiden Jokowi atas upaya pemberantasan korupsi.
YLBHI menyebut pelemahan KPK berpotensi meruntuhkan demokrasi.
Meski permintaan telah diajukan para tokoh Papua, Presiden Jokowi mesti berupaya keras menuntaskan pelanggaran HAM di Papua.
YLBHI meminta publik mencatat partai politik serta anggota DPR pengusung revisi UU KPK dan menghukumnya untuk tidak memilih lagi.
Ketika revisi UU KPK diberlakukan, kata Asfina, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan akan menggunakan ketentuan UU baru.
YLBHI dan 16 Lembaga Bantuan Hukum menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah dilemahkan melalui dua jalur secara bersamaan.
YLBHI mengecam penetapan tersangka pengibaran bendera bintang kejora.
YLBHI menilai RUU SDA mengakomodir kepentingan pemilik modal.
Massa menyatakan mendukung Pansel Capim KPK dalam seleksi. Di sisi lain, YLBHI dan Koalisi mengkritik kinerja Pansel.
Bos YLBHI itu berpendapat kualitas pertanyaan dan jawaban yang dituntut berbeda antara satu Capim KPK dengan yang lainnya.
Sejak April 2019, YLBHI, ICW dan Koalisi masyarakat sipil lainnya telah mengawal seleksi pemilihan capim KPK.
Isnur melihat tindakan rasisme tersebut tidak hanya terjadi kepada masyarakat Papua saja, tetapi juga kepada masyarakat yang memihat warga Papua.
Direktur YLBHI Asfinawati mempertanyakan komentar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane yang memuji-muji capim KPK dari unsur Polri.
LBH dan YLBHI menggugat tim asistensi hukum bentukan Wiranto ke PTUN
YLBHI mengkritik kejaksaan di bawah Jaksa Agung Prasetyo yang dianggap terlalu dekat dengan partai.
