atau cari berdasarkan hari
DPR berencana melakukan pembahasan sejumlah RUU yang sempat dikritik publik di tengah wabah Corona seperti sekarang.
DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan yang akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Lalu, DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan.
Di tengah pandemi Corona ini, beberapa anggota DPR, seperti Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa memang meminta pembahasan omnibus law dilanjutkan.
YLBHI meminta pembatasan interaksi fisik perlu dilakukan dengan penyadaran, bukan pemidanaan.
YLBHI menilai langkah kepolisian mengancam bakal mempidanakan masyarakat yang berkumpul terlalu berlebihan. Apalagi menggunakan pasal karet.
Koordinator KontraS Yati Andriyani mengkhawatirkan pertemuan itu menjadi ruang justifikasi pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan omnibus law.
YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.
Kalaupun surat Veronica Koman soal Papua terbawa Presiden Jokowi, kata Mahfud MD, bisa saja surat itu belum dibuka apalagi dibaca.
Operasi militer di Papua dilakukan secara diam-diam. Jumlah besar pasukan besar yang ditempatkan di Papua tanpa status daerah operasional militer.
Asfinawati mengatakan pemerintah mesti melakukan pemilahan WNI eks ISIS sebelum memutuskan nasib 600 orang itu.
Menurut Siti, draf RUU Pertanahan mendatang harus memenuhi beberapa prasyarat. Harus dipastikan tidak bertentangan dengan UUPA dan TAP MPR.
Koalisi Masyarakat Sipil mencatat sejumlah isu khusus yang menjadi kegagalan pemerintahan Jokowi.
Mahkamah Agung mengurangi hukuman advokat Lucas dari 5 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.
Dalam beberapa kasus lainnya, ada masyarakat adat yang dikenai tuduhan pencemaran nama baik dalam kasus-kasus konflik lahan.
YLBHI melaporkan dugaan penculikan seorang saksi persidangan bernama Domiri dalam kasus kriminalisasi petani SMB Jambi ke Polda Jambi.
YLBHI menilai wacana kebijakan sertifikat layak kawin yang dilontarkan pemerintah lebih banyak sisi buruknya ketimbang baiknya.
Asfi menyarankan materi kursus perkawinan dimasukkan ke kurikulum pendidikan sekolah secara bertahap sesuai perkembangan kedewasaan.
YLBHI mendesak polisi agar tak menindaklanjutkan laporan politikus PDIP Dewi Tanjung.
"Menurut kami, tidak keluarnya Perpu KPK adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati.
YLBHI mendata masih ada upaya menghalangi pemberian bantuan hukum.
