Kabupaten Lombok Barat

RUU Pemilu : Pemerintah Tak Semestinya Ngotot Pembatasan  

RUU Pemilu : Pemerintah Tak Semestinya Ngotot Pembatasan  

Ada tujuh alasan mengapa pemerintah tak perlu ngotot untuk isu ambang batas pencalonan presiden.

  • Kasus e-KTP, 60 Legislator Diduga Terlibat

    Proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan, termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Para politikus dan pejabat itu semua membantah.

  • Proyek e-KTP, Korupsi Terbesar dalam Sejarah Indonesia

    Proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto—dua pejabat Kementerian—dalam perkara rasuah terbesar yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ini termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka semua membantah.

  • Pemberhentian Kepala Daerah

    Sebab, kita semua harus menyadari bahwa tidak ada jabatan publik mana pun, khususnya jabatan kepala daerah, yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung sekalipun, dapat kebal dari pemberhentian.