Ormas Harus Mau Diatur

Sejak masih menjadi rancangan, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan-yang dua pekan lalu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat-sudah ditolak oleh banyak organisasi. Mereka menganggap undang-undang baru ini adalah langkah mundur demokrasi di Indonesia, karena akan membatasi banyak gerak organisasi kemasyarakatan. Undang-undang yang kini tinggal menunggu paraf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memang mengatur asas, syarat-syarat pendirian, pemberian sanksi dan pengelolaan keuangan, bahkan pembubaran organisasi kemasyarakatan.