Hingga hari Selasa (24/9/2019), korban tewas akibat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, mencapai 26 orang. Polisi dan Pemerintah Indonesia menyebut insiden itu berhubungan dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan dari 26 korban tewas di Wamena, sebagian besar adalah warga pendatang di wilayah itu. Mereka meninggal dunia dengan sebab yang beragam.
"Kita mendapat informasi ada 26 orang yang meninggal dunia. Dari 26 orang itu, 22 adalah masyarakat pendatang Papua, mereka meninggal akibat terutama luka bacok. Dan akibat terbakar di dalam rumahnya yang terbakar, atau ruko yang dibakar," jelas Tito dalam konferensi pers bersama di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta (24/9/2019).
Warga pendatang yang menjadi korban itu memiliki beragam profesi mulai dari tukang ojek hingga pekerja restoran yang berlokasi di ruko. Sementara 4 orang korban tewas lainnya adalah warga Papua asli.
Dari total korban tewas, 3 di antara mereka belum teridentifikasi identitasnya. Kapolri juga menyebutkan adanya 66 korban luka.
Lebih lanjut, Kapolri memaparkan bahwa kejadian yang terjadi di Wamena, dan juga di Jayapura pada hari Senin (23/9/2019) sudah direncanakan karena terkait agenda internasional.
"Dan kemudian agenda besar lainnya adalah Sidang Majelis Umum PBB, general assembly, sidang tahunan juga, yang dilaksanakan di markas PBB di New York," utaranya dalam konferensi pers yang turut dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Wiranto.
Tito menuding ada upaya dari pihak yang berada di luar negeri, yaitu kelompok ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua) pimpinan Benny Wenda, untuk memancing perhatian media nasional dan internasional terhadap Papua.
"Sehingga dapat digunakan sebagai amunisi pada saat melaksanakan upaya diplomasi untuk membranding adanya pelanggaran HAM di Papua."
"Nah ini, sehingga mereka mulai melaksanakan kegiatan itu, dengan menggunakan jaringan yang ada di dalam negeri, yaitu KNPB, Komite Nasional Papua Barat," jelasnya di depan wartawan.
Pernyataan Kapolri juga dibenarkan oleh Wiranto. Menkopolhukam mengakui pihaknya telah menemukan bukti-bukti bahwa kerusuhan di Papua tidak serta merta terjadi.
"Gerakan Papua Merdeka ingin menunjukkan eksistensinya, sehingga menghasut teman-temannya, memprovokasi teman-temannya di Papua dan Papua Barat untuk melakukan suatu gerakan-gerakan yang menunjukkan eksistensinya," kata Wiranto dalam forum yang sama.
Tudingan yang tak mendasar
Atas tudingan polisi dan Pemerintah Indonesia, bahwa kerusuhan di Wamena dan juga Jayapura terkait Sidang Majelis Umum PBB, Mikail Hilman -advokat pendamping mahasiswa Papua di Jakarta -menyebut hal itu tak beralasan.
"Saya pikir salah besar ketika membangun opini tanpa dasar sebab masyarakat Papua dan Papua barat yang turun jalan itu aksi spontan karena kesadaran mereka memprotes tindakan Rasis."
Mikail mengatakan sejumlah aksi yang dilakukan masyarakat Papua adalah murni melawan tirani rasisme yang sistematis yang menurutnya dilakukan oleh militer dan polisi.
"Ketika rakyat Papua marah karena rasisme, dianggap makar, karena isu sidang PBB di New York. Apa hubungannya dengan ini semua?"
"Kemudian menuduh KNPB, AMP (aliansi mahasiswa Papua), juga dimotori oleh asing atau ISIS ada di Papua."
Menurut Mike, masyarakat Papua sudah bosan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Ia justru balik menuding aparat sebagai penyebab korban tewas.
"Pemerintah pusat jangan buat asumsi-asumsi yang tanpa mendasar. Orang Papua saat ini sedang berduka dengan banyak kematian."
"Dua puluh tiga orang tewas karena ditembak mati di Wamena oleh TNI/Polri," sebutnya.
"Daripada selalu melontarkan tuduhan-tuduhan itu alangkah baiknya buat dialog antara ULWP, KNPB dan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh negara lain."
Mike berpendapat dialog itu mutlak dilakukan jika perdamaian di Papua ingin ditegakkan.
"Karena kalau tidak lakukan kasihan rakyat akan jadi korban terus menerus," ucapnya.
Dalam konferensi pers bersama di Kemenpolhukam (24/9/2019), Wiranto sempat mengatakan jika Pemerintah Indonesia tidak akan pernah duduk bersama dengan kelompok yang mereka anggap separatisme.
Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia