Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese berhasil memenuhi salah satu janji Pemilu untuk membentuk Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) setelah rancangan undang-undangnya disahkan DPR, Rabu (30/11).
RUU tersebut sebelumnya telah disahkan Senat dengan amandemen oleh Partai Hijau yang memperluas kewenangan para inspektur NACC.
RUU dikembalikan ke DPR hari ini untuk mendapatkan persetujuan akhir, namun langkah ini dinilai hanya prosedural mengingat Partai Buruh memegang mayoritas di DPR.
RUU ini juga mendapatkan dukungan dari Partai Koalisi Liberal/Nasional yang beroposisi.
Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan ini hari bersejarah bagi Australia, karena untuk pertama kalinya akan membentuk komisi anti korupsi tingkat nasional.
"Partai Buruh berjanji bahwa jika terpilih, kami akan mengesahkan Komisi Anti Korupsi Nasional tahun ini. Hari ini, komitmen itu telah dipenuhi," katanya.
Ia menjelaskan RUU yang telah lolos menjadi UU ini mencakup beberapa amandemen sebagai pencerminan semangat kerja sama dengan semua pihak di parlemen.
IklanScroll Untuk Melanjutkan"Ketika kita mengganti pemerintah, kita mengubah negara, dan komisi anti korupsi nasional akan mengubah negara ini selamanya," kata Jaksa Agung Dreyfus.
Anggota DPR independen Helen Haines, yang mengajukan RUU sendiri di DPR periode sebelumnya, menyambut baik lolosnya RUU yang diajukan pemerintah.
"Sudah menjadi harapan saya bahwa Komisi Anti Korupsi Nasional akan menjadi pengingat dan pengawas bagi kita semua dan akan mengembalikan kepercayaan rakyat Australia," ujar Helen yang menjadi Wakil Ketua Komite RUU pembentukan NACC.
Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt menyambut baik pembentukan NACC dengan menyebut partainya telah mendesak hal ini sejak lama.
"RUU ini lolos di Senat dengan dua amandemen yang diajukan oleh Partai Hijau. Sekarang kita mulai kerja besar memberantas korupsi yang ditinggalkan pemerintah terdahulu," katanya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang dapat dibaca selengkapnya di sini.