Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sedikitnya 30 orang anggota DPRD baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi periode 2004-2009 di DI Yogyakarta terlibat berbagai masalah. Padahal, pada minggu ini mereka akan dilantik menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib masyarakat di DIY. Para anggota DPRD terpilih itu ada yang tersangkut masalah ijazah, politik uang, dan sebagainya. Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DIY, Ramdlon Naning, Jumat (6/8), menyatakan hingga saat ini Panwaslu masih melakukan inventarisasi masalah terhadap sejumlah anggota DPRD tersebut. Untuk sementara, kata dia, Panwaslu menemukan sedikitnya 30 aggota DPRD baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di DIY yang terlibat berbagai kasus.Meski demikian, mereka tetap dilantik sesuai jadwal karena belum ada keputusan hukum terhadap mereka. Kasus mereka tetap diproses tapi bukan berarti menghalangi pelantikan mereka, kata Ramdlon tanpa mau menyebut nama-nama anggota DPRD yang bermasalah tersebut.Ramdlon menambahkan, jika pada akhirnya nanti pengadilan memberikan putusan bersalah kepada anggota DPRD, jika sesuai dengan ketentuan harus dicopot, maka akan dicopot. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPRD disebutkan seorang anggota Dewan yang ternyata melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya serendah-rendahnya lima tahun dan punya kekuatan hukum yang tetap maka dia tidak berhak menjadi anggota Dewan, jelasnya.Untuk kasus yang ada di DIY, kata Ramdlon, kasus hukumnya masih beragam. Bahkan ada yang baru proses penyelidikan. Ada beberapa kasus, ada proses penyidikan juga, ada upaya hukum kasasi, kita inventarisasi dulu, katanya.Di tempat terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DI Yogyakarta, Suparman Marzuki, kepada Tempo News Room mengatakan, pada saat pencalonan legislatif Maret 2004 lalu, KPU memang yang melakukan verifikasi formulir. Hanya saja, kata dia, KPU tentu punya keterbatasan.Kalau masalah money politics adalah wewenang Panwaslu untuk memprosesnya dan melimpahkannya ke penyidik. Tapi untuk pelantikan, karena belum ada keputusan pengadilan, mereka yang diduga terlibat kasus, tetap akan dilantik. Nanti jika sudah ada keputusan hukum yang sah, ada mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, kata Suparman. Syaiful Amin - Tempo News Room
Iklan
