Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Kebangsaan Kuasai Semua Komisi di DPR

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Kebangsaan plus Partai Kebangkitan Bangsa kemarin telah menguasai 10 komisi di DPR. Dalam sidang-sidang yang tidak dihadiri lima fraksi pro-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "pemilihan" ketua komisi berjalan tanpa hambatan.Hanya satu komisi, yakni Komisi VIII, yang membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya. "(Pemilihan di) Komisi VIII ditunda sampai besok (hari ini)," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, yang memimpin pemilihan di sejumlah komisi kemarin. Besar kemungkinan, wakil dari PKB akan memimpin Komisi VIII.Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir. Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--dikenal dengan Koalisi Kerakyatan--tetap memboikot persidangan.Koalisi Kerakyatan sempat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono dan wakilnya, Muhaimin Iskandar. Hadir antara lain Untung Wahono (PKS), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Jhony Allen Marbun (Demokrat). Dalam pertemuan, kubu ini "menyerah" dengan bersedia menyetor daftar anggotanya di komisi-komisi. Sebelumnya, mereka menolak karena menganggap rapat paripurna yang mengesahkan komisi tidak sah.Meski begitu, koalisi pro-Yudhoyono itu meminta pemilihan pemimpin komisi ditunda hingga hari ini. "Dengan adanya kesepakatan, lima fraksi (Koalisi Kerakyatan) tidak lagi membahas persoalan yang terjadi di masa lalu," kata Untung seusai rapat. Namun, "kesepakatan" itu mentah ketika komisi-komisi kemudian menggelar sidang. Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang di komisi menyatakan, tidak ada kesepakatan apa pun dalam pertemuan. "Pemimpin DPR hanya menerima usulan agar pemilihan ditunda, dan itu tidak disetujui oleh anggota komisi," kata politikus PKB itu.Sidang di komisi pun berjalan lancar. Tak ada satu pun interupsi dari anggota DPR. Satu-satunya suara tidak setuju adalah ketika pemimpin sidang menanyakan apakah anggota komisi bersedia menerima usulan Koalisi Kerakyatan agar pemilihan ditunda.Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua.Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiahi" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV). "Saya tidak mewakili fraksi, tapi hadir sebagai anggota komisi," kata Sujud. Namun, Wakil Sekjen PAN Patrialis Akbar menyatakan, fraksinya telah meminta Alvin dan Sujud mengundurkan diri. Ketua Fraksi PKS Untung Wahono menilai, langkah Koalisi Kebangsaan itu "makin memperlihatkan keinginan untuk bertindak seenaknya". Ia mempersoalkan para pemimpin DPR yang "larut" dalam permainan itu. Ia menjanjikan "balasan" ketika fraksinya mulai mengikuti sidang, Senin depan. purwanto/suliyanti/istiqomatul
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

20 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

22 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

2 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...