Petisi 50 : Memori Bangsa Lemah, Kasus Kejahatan Soeharto Dilupakan


TEMPO Interaktif, Jakarta:Memori sosial masyarakat Indonesia masih sangat pendek. "Mereka cepat melupakan kesalahan masa lalu untuk kemudian mengulanginya kembali,"kata Anggota Petisi 50, Ali Sadikin, disela-sela jumpa pers catatan akhir tahun 2004 Petisi 50 di kediamannya,Jakarta.

Tampak hadir beberapa anggota petisi 50 seperti Chris Siner Key Timu, Judilherry Justam, Doddi Ch. Suriadiredja, dan Bakri A.G. Tianlean. Petisi 50 merupakan kumpulan 50 orang aktivis angkatan 45 dan 66. Saat ini, anggota Petisi 50 tinggal 24 orang, karena 26 orang lainnya telah meninggal dunia. Catatan akhir tahun ini merupakan bentuk refleksi terhadap masalah bangsa.

Menurut Ali, masyarakat Indonesia sangat cepat melupakan kesalahan yang terjadi baik dalam bidang politik, budaya dan lainnya. Akibatnya, pada tahun 2004 ini belum ada perubahan signifikan.

Catatan akhir tahun ini, menurut Ali, bukan menyoroti kasus per kasus. Namun, melihat sampai sejauh mana perubahan dalam implementasi cita-cita perjuangan.

Ali melihat, belum ada konsistensi pemerintah dalam melaksanakan cita-cita perjuangan tersebut. "Kewajiban kita adalah bangkit untuk melaksanakannya,"ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Chris Siner Key Timu, saat membacakan catatan akhir tahun, menyatakan, selama tujuh tahun reformasi terdapat dua kali pemilihan umum dan empat kali pergantian presiden. “Namun, belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan agenda reformasi,“ katanya.

Ini tercermin dari tidak meningkatnya pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, sudah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Selain itu, pengadilan korupsi, kolusi dan nepotisme, atas bekas penguasa orde baru, Presiden Soeharto tidak tersentuh lagi. "Selama ini, yang tersentuh hanyalah kulitnya saja,"kata Chris.

Soal, penghapusan Dwi-Fungsi ABRI yang telah menghilangkan jatah militer di parlemen dinilai Petisi 50 masih kurang substantif. Keberadaan struktur teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) disinyalir akan mencampuri kehidupan politik bangsa.

Selain itu, tuntutan terhadap pertanggungjawaban orde baru tidak pernah digubris. Ditambah lagi penegakan budaya demokrasi yang rasional ternyata masih belum dilaksanakan. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Terakhir, otonomi daerah telah berjalan cukup jauh. Namun, masih kurang sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Akibatnya, banyak ekspoitasi ekonomi daerah hanya untuk memenuhi kekuasaan. Sehingga, makna dan manfaat otonomi bagi masyarakat tidak dapat dirasakan

Oleh karena itu, Petisi 50 menghimbau masyarakat terutama pemerintah melakukan tujuh hal. Pertama, pelaksanaan enam agenda reformasi dengan pengadilan Soeharto sebagai prioritas utama. Kedua, penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu melalui penghentian dominasi partai dan dibukanya peluang calon independen

Ketiga, membuat gerakan nasional mengakhiri budaya politik destruktif yang menjadikan kekuasaan, jabatan dan uang sebagai tujuan hidup dan menggantinya dengan budaya politik yang bermoral dan etika. Keempat, mengembangkan ekonomi alternatif berbasis pertanian.

Kelima, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan tidak hanya pada kasus KKN, tetapi juga kejahatan politik dan kemanusiaan. Keenam, merealisasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketujuh, bisnis militer dialihkan kedalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Namun, sebelumnya harus dilakukan audit yang transparan. Disisi lain, keuntungannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Eworaswa

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Musik/Film

Wajib Baca!
X