TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menegaskan penjualan saham-saham pemerintah di perusahaan negara setelah perusahaan itu mencetak untung besar. Ia menilai saat ini kondisi perusahaan negara masih belum efesien dibanding perusahaan sejenis yang dikelola swasta atau asing."Kalau dipaksakan dijual harga akan ditekan investor sehingga penerimaan pemerintah rendah," kata Sugiharto dalam rapat kerja nasional pekerja BUMN di Medan, Jumat (17/6).Konsep penjualan saham perusahaan negara, kata Sugiharto, nantinya tidak lagi mengutakan pengalihan kepemilikan ke asing. Tapi lebih ke soal penyebaran kepemilikan saham. Dengan penyebaran kepemilikan, kata dia, manajemen akan lebih mementingkan layanan publik sekaligus keuntungan. "Rasa memiliki juga akan terbentuk," kata dia.Ekonom Ichsanuddin Noorsy yang menjadi pembicara dalam rapat itu menyarakan agar privatisasi mengutamakan perusahaan yang tidak menyangkut orang banyak. Ia mencontohkan perusahaan negara yang bergerak di bidang konstruksi, perdagangan dan pengapalan ikan. "Agar setelah dikelola swasta pajaknya bisa lebih besar," kata Noorsy.Niat pemerintah menjual saham-saham di perusahaan negara mencuat setelah setoran laba perusahaan negara selalu seret. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengancam akan menutup perusahaan negara yang terus merugi dalam tiga tahun ke depan.Hambali Batubara
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
14 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
1 hari lalu
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
1 hari lalu
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi
2 hari lalu
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi
Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel
9 hari lalu
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel
Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.
Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?
10 hari lalu
Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan situasi ekonomi, keuangan global, dan tensi geopilitik saat ini sangat tinggi.
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
13 hari lalu
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.
