TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi akan diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dalam perpangan hak guna bangunan Hotel Hilton, Senayan, Jakarta.Ia mengaku belum menerima laporan dari Jaksa Agung mengenai status Ali sebagai tersangka dalam kasus itu. "Saya akan cek dulu putusannya bagaimana," kata Ma'ruf di kantor Presiden, Selasa (7/2). Pada Jumat (3/2), Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka yakni Ronny Kusumo Yudhistiro (bekas Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat), Robert Y. Lumampauw (bekas Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta), Ali (bekas pengacara PT Indobuildco, pengelola Hilton), dan Pontjo Nugroho Sutowo (Direktur Utama PT Indobuildco).Menurut Ma'ruf, jika Ali dinonaktifkan tugas gubernur dilakukan oleh Wakil Gubernur. Ia mengaku yakin status tersangka itu tak akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pejabat daerah. Sunariah
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
3 hari lalu
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
6 hari lalu
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
44 hari lalu
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
50 hari lalu
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
58 hari lalu
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
