YLKI: Kebijakan Penghematan Listrik PLN Tidak Efektif

TEMPO Interaktif, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan penghematan listrik oleh PT PLN (Persero) tidak efektif. Menurut anggota YLKI Tulus Abadi, penghematan listrik di sektor hilir efeknya kecil untuk menekan beban listrik PLN. Penghematan di sisi hilir hanya akan bisa menurunkan sedikit beban listrik. "Krisis listrik akan tetap berlangsung kalau pembenahan hanya di sisi hilir," kata Tulus saat dihubungi Tempo, Kamis (21/8).

Saat ini, PLN berusaha menekan konsumsi listrik dengan kebijakan penghematan listrik melalui Surat Keputusan Bersama lima menteri untuk industri, dengan cara menggeser waktu hari kerja hari dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu. Pengalihan hari kerja tersebut memanfaatkan cadangan pasokan Iistrik pada Sabtu sekitar 1.000 MW dan Minggu sekitar 2.000 MW.

Hingga saat ini, tercatat baru sekitar 2.600 industri yang berpartisipasi, sehingga penghematan yang diperoleh baru sekitar 180 Mega Watt per hari. Padahal target penghematan dari semua sektor diharapkan 600 MW per hari. Untuk industri yang tidak bisa menggeser waktu kerjanya, atau harus operasi selama 7 hari, PLN meminta untuk menggunakan pembangkit sendiri selama satu hari dalam satu bulan. Penghematan listrik juga diberlakukan untuk sektor bisnis seperti mal, pusat perbelanjaan, dan perhotelan.

Tulus berpendapat, pemerintah dan PLN bersikap tidak adil apabila penghematan listrik hanya menekankan di sisi hilir atau konsumen saja. Dia meminta pemerintah dan PLN bersikap adil dengan melakukan pembenahan di sisi hulu dan hilir."Penghematan itu baik, tapi seharusnya PLN memprioritaskan pembenahan di sektor hulu," katanya. Problem di hulu adalah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 70 persen pada pembangkit listrik, padahal harga BBM melonjak seiring harga minyak mentah dunia yang di atas US$ 100 per barel. Padahal, ada sejumlah pembangkit listrik yang bisa menggunakan bahan bakar gas dan batu bara. Namun karena tidak adanya pasokan gas dan batu bara, maka terpaksa menggunakan BBM. "Harusnya, pemerintah turun tangan mengatur ini," kata Tulus.

Nieke Indrietta - Tempo News Room