TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan Yogyakarta melukai masyarakat kota gudeg itu. "Saya bisa memahami kalau pernyataan Presiden melukai masyarakat Yogyakarta," kata Anis di gedung DPR,Rabu 1 Desember 2010.
Karena itu, menurut Anis, soal tuntutan referendum sebenarnya adalah tantangan legal dari masyarakat Yogyakarta untuk mengetahui apakah mereka menghendaki penentuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan lewat jalur penetapan atau pemilihan.
Dari hasil kunjungannya ke Yogyakarta, masyarakat disana memang menghendaki penentuan jabatan Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan. "Dan sebenarnya itu hak sejarah kepada Yogyakarta. Apalagi Yogya setelah terkena musibah seperti ini, terlepas apakah mau ditafsirkan seperti apa, apapun yang diajukan (dinyatakan Presiden) itu tidak pantas," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Anis menilai wacana refrendum sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau memang pemerintah ragu-ragu memutuskan, itu tantangan legal dari masyarakat Yogya, dan itu menunjukkan keyakinan mereka," kata dia.
Partai PKS, kata Anis sejak awal pro dengan cara penetapan Gubernur DIY karena hal itu adalah hak sejarah bagi Yogyakarta. "Kalau anda memberi keistimewaan ke Aceh, DKI, Papua, kenapa wilayah yang pernah menjadi ibukota negara tidak diberikan hak serupa. Itu hak sejarah Yogya, dan harus diakui," katanya.
AMIRULLAH
