TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie menyesalkan adanya penganaktirian badan-badan usaha milik negara, khususnya terkait usaha-usaha pertahanan ketimbang perusahaan-perusahaan swasta oleh pemerintah Indonesia.
"BUMN sakit dibiarkan mati. Yang sehat dimatikan. Kalau swasta sakit disubsidi, bagaimana ini?" kata Habibie mempertanyakan sikap pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR, Senin (31/1).
Habibie mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia. Saat Indonesia pascamerdeka, karyawannya berjumlah 15.651 orang. Tapi saat ini tinggal 2.988 orang. "Tinggal tunggu saja tanggal tutupnya," kata Habibie.
Juga keberadaan PT IPTN yang ditutup pada 2002. Padahal IPTN telah menghasilkan pesawat terbang kali pertama di Indonesia. "Katanya kita harus mandiri? Tapi mana?" Kata Habibie.
Mengingat industri pertahanan bukan untuk menghasilkan alat-alat pertahanan yang digunakan untuk menyerang. "Tapi untuk mempertahankan wilayah kita," kata Habibie.
Anggota Komisi Pertahanan dibuat terpana dengan penjelasan Habibie. Tidak ada yang menyela atau mengajukan interupsi. Bahkan Habibie pun memanggil para anggota dewan itu dengan sebutan "dik".
"Dik, tugas anda itu berat, tapi mulia," kata Habibie yang meminta maaf jika perkataannya ada yang menyinggung perasaan para pihak.
PITO AGUSTIN RUDIANA
