TEMPO Interaktif, Jakarta - Kendati menerima bergabung di koalisi dengan syarat pemerintah melakukan perbaikan di sektor pertanian dan Badan Usaha Milik Negara, namun Gerindra membantah telah meminta dua pos menteri sebagai jatah mereka bergabung dalam koalisi.
"Kita tidak pernah mengusulkan jatah menteri Pertanian maupun BUMN," kata Martin Hutabarat, anggota Fraksi Gerindra DPR di gedung dewan, Kamis 10 Maret 2011. Dia juga membantah soal nama calon menteri dari Gerindra yang berhembus di media. "Itu bukan resmi dari Gerindra."
Namun, kata dia, Gerindra tak mempersoalkan jika Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang juga Ketua Koalisi Partai Pendukung Pemerintah, batal menarik partai ini untuk bergabung dalam koalisi. "Kalau tidak bergabung, juga tidak apa-apa," kata dia.
Seperti dikabarkan sebelumnya, dua hari setelah sidang paripurna hak angket pajak di DPR, Februari lalu, petinggi Partai Demokrat di dewan mendatangi Gerindra. Mereka mengajak partai pimpinan Prabowo Subianto itu untuk bergabung dalam koalisi dengan alasan kesamaan pendapat dalam angket pajak.
Partai koalisi, minus Partai Golkar dan PKS, memenangkan voting untuk mengambil keputusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Koalisi yang digalang Demokrat yang menolak usulan hak angket ini memenangkan voting berkat dukungan Fraksi Gerindra.
Martin mengatakan, setelah pertemuan pihaknya dengan petinggi Demokrat dua pekan lalu, saat ini belum ada lagi pertemuan di antara mereka. "Sampai sekarang tidak ada undangan dari Presiden (ke Gerindra)," kata dia.
RUSMAN PARAQBUEQ
