TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menilai permintaan Partai Demokrat agar kontrak koalisi baru lebih mengikat, berat untuk dilaksanakan. "Agak sulit, jangan sampai terlalu diikat yang membuat partai koalisi tidak bisa bergerak," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, usai rapat Panitia Kerja Mafia Hukum dan Pajak di DPR, Kamis 10 Maret 2011 kemarin.
Sebelumnya, Demokrat meminta agar kontrak politik baru bersifat lebih mengikat. Usulan ini dikemukakan setelah PKS dan Golkar dinilai sering berseberangan sikap dengan garis kebijakan koalisi. Demokrat meminta agar semua partai anggota koalisi nantinya tak lagi memiliki perbedaan sikap saat menyampaikan pandangan fraksi dalam parlemen. Selain itu, Demokrat juga mendesak agar dalam kontrak itu diatur mekanisme reward and punishment kepada partai yang membangkang.
Menurut Nasir, kesepakatan seperti itu nantinya malah akan membuat partai koalisi merugi. Alasannya, partai koalisi tak akan mampu merespon aspirasi dan dinamika dalam masyarakat. "Setiap partai kan punya konstituen masing-masing." "Jangan sampai aturan itu menjadi senjata makan tuan," ujar anggota dewan dari Provinsi Aceh ini.
Namun, ia tak menutup kemungkinan kontrak politik seperti ini akan disepakati dalam koalisi. "Mungkin saja, tapi fungsi sekretariat gabungan harus benar-benar diperkuat," ujarnya. Ia mengatakan, setiap isu harus benar-benar dikaji secara mendalam di Setgab. "Sehingga benar-benar terjadi kesepakatan didalam, dan keluar semua sudah sama."
Adapun soal pertanggungjawaban kepada konstituen, Nasir mengatakan memang masih akan sulit. "Tapi itu bisa diatasi, tergantung kemampuan partai itu memberikan penjelasan kepada konstituennya masing-masing," katanya.
FEBRIYAN
