Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Gubernur Aceh Tarik Nomor Urut  

image-gnews
Irwandi Yusuf. TEMPO/Fransiskus S.
Irwandi Yusuf. TEMPO/Fransiskus S.
Iklan

TEMPO.CO, Banda Aceh - Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Senin, 2 Januari 2012, melakukan penarikan nomor urut sebagai peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Acara berlangsung dalam rapat pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Selain empat pasangan calon juga hadir masing-masing tim suksesnya.

Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017 adalah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, Darni M. Daud-Ahmad Fauzi, serta Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah. Dari seluruh kandidat, hanya Muhammad Nazar--saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh--yang tidak hadir.

Hasil penarikan nomor urut: pasangan Abi Lampisang-Teuku Suriansyah mendapat nomor urut 1. Disusul Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan dengan nomor urut 2, Darni M. Daud-Ahmad Fauzi nomor urut 3, dan duet Muhammad Nazar-Nova Iriansyah nomor urut 4.

Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, kemudian menetapkan nomor urut tesebut seperti tertuang dalam SK No 26/2011 tentang tahapan pilkada. “Setelah ditetapkan menjadi kandidat tetap dan nomor urut, para kandidat harus memperhatikan larangan kampanye yang bukan pada waktunya,” kata Salam Poroh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, dua kandidat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh--Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar--harus memperhatikan beberapa ketentuan saat berkampanye. “Saat kampanye harus mengambil cuti kerja,” ujarnya.

Sesuai dengan ketetapan KIP Aceh, masa kampanye akan dilakukan pada awal Februari 2012 mendatang. Selanjutnya pemungutan suara akan dilakukan pada 16 Februari 2012 secara serentak bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 17 daerah di Provinsi Aceh.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.