TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai praktek berdemokrasi di Indonesia sudah salah kaprah. Demokrasi, kata dia, sejatinya adalah metode untuk mencari suatu persamaan. "Tapi masyarakat sepertinya justru menilai demokrasi adalah soal perbedaan," kata JK saat memberikan pidato pembuka acara "Pekan Konstitusi di Matraman", Jakarta, Senin, 30 Januari 2012.
Menurut JK, menyatukan persamaan atas perbedaan merupakan salah satu fungsi demokrasi. Jika ada perbedaan pendapat untuk mencapai persamaan itu, kata JK, hal itu perlu dihargai sebagai proses demokrasi. "Kalau demokrasi malah menciptakan perbedaan, berarti ada apa dari demokrasi tersebut," kata JK.
Kekerasan atas nama aspirasi yang kerap terjadi akhir-akhir ini disebut JK contoh dari salah kaprah tersebut. Padahal demokrasi memiliki asas yang ditujukan untuk mencari persamaan dari banyaknya perbedaan. "Karena kita salah tangkap soal demokrasi," kata JK.
Karena itu JK setuju dengan pendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen lagi. Menurut JK mengamandemen UUD 1945 bukan hal yang dilarang karena bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini. "Tapi jangan juga jadi bisa diubah secara mudah," kata JK.
Salah satu hal yang perlu diamandemen JK adalah soal fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR yang bekerja mengawasi kerja pemerintah dinilai JK juga perlu diawasi. JK menggarisbawahi sistem pengawasan terhadap DPR itu juga harus menciptakan efisiensi. "Pengawasan seperti apa bentuknya diserahkan kepada para ahli, yang penting menciptakan efisiensi."
Acara Pekan Kostitusi diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah dan International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Acara itu diselenggarakan pada 30 Januari sampai 4 Februari 2012. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh nasional, tokoh masyarakat, politikus, dan sejumlah akademisi serta para ahli.
DIMAS SIREGAR
