Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Akui Banyak RUU Mangkrak

image-gnews
Rapat Paripurna DPR membahas pembicaraan tingkat dua Rancangan Undang-undang Gelar Tanda Jasa dan Kehormatann di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5). TEMPO/Adri Irianto
Rapat Paripurna DPR membahas pembicaraan tingkat dua Rancangan Undang-undang Gelar Tanda Jasa dan Kehormatann di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5). TEMPO/Adri Irianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, mengakui banyak rancangan undang-undang yang mangkrak. Itu terjadi karena DPR gagal mencapai target pembahasan.

Menurutnya, banyak hal menjadi penyebabnya. "Seperti anggota lainnya yang lebih konsentrasi di pengawasan," kata Ignatius di gedung DPR, Rabu, 28 Maret 2012.

Selain banyaknya anggota yang lebih fokus ke bidang pengawasan, tugas rangkap yang dimiliki anggota Dewan juga menyebabkan rapat pembahasan seringkali tidak memenuhi qourum. Selain itu, Ignatius melihat adanya penurunan intensitas dari pemerintah dalam menangani undang-undang. "Produktifitas dari pemerintah juga berkurang," kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ignatius mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk meningkatkan kinerja anggota dengan membagi tiga badan saja, yaitu Badan Pengawas, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran. Dengan adanya pembagian tersebut, anggota DPR dapat lebih fokus kepada tanggungjawabnya masing-masing.

Pembagian tersebut, dia menjelaskan, yaitu dengan membagi 560 anggota menjadi 330 orang untuk Badan Pengawas yang terbagi dalam sebelas komisi dengan masing-masing 30 orang. Sementara untuk Badan Legislasi akan diisi 150 anggota yang dibagi 5 panitia khusus dengan 10 panitia kerja, yang ditargetkan dapat membahas 10 RUU secara simultan. "Sedangkan 80 orang anggota lainnya akan diusulkan menjadi Badan Anggaran yang dibagi menjadi dua Panitia khusus," katanya.

Selain itu, Ignatius menyatakan pihaknya juga mengusulkan untuk membentuk Badan Perancang UU yang nantinya akan diisi oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu, tenaga ahli, legal drafter, dan peneliti yang bertugas untuk menampung masukan draft naskah akademik dan draft RUU yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi untuk draft dasarnya kita kerjasamakan dengan dua perguruan tinggi, hasilnya kita serahkan ke Badan Perancang UU untuk menjadi satu usulan yang diserahkan ke Baleg. Baru nanti kita lempar ke Komisi," katanya.

Ignatius mengaku kerjasama dengan perguruan tinggi sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, belum berjalan optimal karena belum adanya pakar untuk perancang UU tersebut. "Kita harapkan jika disetujui hasilnya akan lebih konprehensif," katanya.

Untuk tahun 2012, Baleg menargetkan dapat merampungkan 40 UU dari 64 RUU. Saat ini, sudah ada 4 UU yang sudah diputuskan dan 4 RUU yang masuk untuk dibahas di Paripurna. "Saya optimistis untuk sekarang bisa mencapai target," katanya.

Kinerja Dewan disorot karena banyak pembahasan RUU yang sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan rilis dari hasil penelitian The Habibie Center, dari 93 RUU yang ditargetkan pada 2011 lalu, hanya 24 yang berhasil menjadi UU. "Kan aneh dengan anggota sebanyak 560," kata Peneliti The Habibie Center, Bawono Kumoro.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

3 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

9 jam lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.


Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

9 jam lalu

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.


Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.


RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 hari lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.