Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BII Benarkan Sekretaris Nunun Cairkan Cek  

image-gnews
Terdakwa kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Nunun Nurbaeti berada di ruang tunggu ketika menunggu jalannya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (2/4). ANTARA/Fanny Octavianus
Terdakwa kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Nunun Nurbaeti berada di ruang tunggu ketika menunggu jalannya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (2/4). ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Seksi Travellers Cheque Bank Internasional Indonesia (BII), Krisna Pribadi, membenarkan ada 20 lembar cek pelawat bernilai Rp 1 miliar yang dicairkan oleh Sekretaris PT Wahana Esa Sembada, Sumarni. Pencairan itu tercatat dalam dokumen BII.

Krisna mengatakan pencairan cek pelawat tersebut diketahui karena pada saat pencairan pembeli membubuhkan tanda tangan serta dilengkapi kartu tanda penduduk. "Di BII ada datanya," kata Krisna menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Sujatmiko, ketika memberi kesaksian di dalam persidangan Nunun Nurbaetie, terdakwa suap cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia 2004, Senin, 2 April 2012.

Dalam kasus ini Nunun didakwa lima tahun penjara karena dugaan menyuap puluhan anggota DPR periode 1999-2004 berupa 480 lembar cek pelawat bernilai Rp 20,85 miliar. Cek itu untuk pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia 2004. Istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun ini juga disebut mendapat uang sebesar Rp 1 miliar dari perannya membantu Miranda. Miranda pun jadi tersangka dalam kasus yang sama.

Jaksa KPK menyebut cek itu didistribusikan anak buah Nunun, Direktur PT Wahana Esa Sejati, Arie Malangjudo. Cek itu dipesan oleh PT First Mujur & Plantation Industry kepada BII pada 8 Juni 2004 melalui Bank Artha Graha. Cek tersebut dimaksudkan untuk pembelian lahan sawit atas nama Suhardi Suparman alias Ferry Yen, tapi berpindah tangan kepada Nunun.

Krisna berujar pemesanan cek pelawat ke BII itu dilakukan oleh Bank Artha Graha. Pada 8 Juni 2004 lalu sekitar pukul 08.00 BII mendapat pemesanan cek dari Bank Artha Graha sebanyak 480 lembar bernilai Rp 24 miliar. Setelah mendapat pemesanan itu Krisna kemudian mengkonfirmasi kembali ke Artha Graha.
"Kemudian kami minta konfirmasi ke Artha Graha. Kami minta secara tertulis," kata dia.

Krisna mengatakan kemudian BII mendapat Traveller Cheque Confirmation dan tercatat dalam data BII bahwa cek tersebut telah dibayar. Cek pelawat kemudian diterbitkan sekitar sejam berikutnya. Krisna lalu mengantar 480 lembar cek tersebut ke Bank Artha Graha dan diberikan kepada Tutur, Cash Officer Bank Artha Graha Cabang Sudirman. "Saya yang mengantarnya sendiri," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah diterima oleh Artha Graha, kata Krisna, cek dapat dicairkan di semua cabang BII. Tercatat ada beberapa orang yang mencairkan cek tersebut, di antaranya Sumarni.

Sepengetahuan Krisna, meski dipesan oleh Bank Artha Graha, cek itu dibeli oleh PT First Mujur and Plantation.

Sumarni pada persidangan sebelumnya membenarkan telah mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar hasil pencairan cek pelawat ke rekening pribadi Nunun. Namun saksi mengaku tidak ingat siapa yang memintanya mencairkan cek pelawat dan mentransfer dananya ke rekening Nunun.

Dalam persidangan Nunun mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi tersebut. Setelah pemeriksaan Krisna sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan empat saksi berikutnya.

RUSMAN PARAQBUEQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

20 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya


5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

20 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya


Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Presiden Jokowi menyambut Pansel Capim KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Penyerahan sepuluh nama ke presiden ini bakal menjadi tugas terakhir pansel. TEMPO/Subekti
Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.


Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya


Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.


Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

1 hari lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.


Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.


IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

1 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

2 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi