Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Tunggu SBY Bicara, Tak Pedulikan Syarif Hasan  

image-gnews
Dari kiri; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurahman usai pelantikan pengurus baru dan penutupan Munas PKS di Jakarta, Minggu (20/6)[ANTARA/Rosa Panggabean]
Dari kiri; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurahman usai pelantikan pengurus baru dan penutupan Munas PKS di Jakarta, Minggu (20/6)[ANTARA/Rosa Panggabean]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy menyatakan partainya tak akan menanggapi pernyataan Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarif Hasan soal pendepakan PKS dari koalisi. Menurut Aboe, PKS akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara langsung soal ini. "Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY, bukan dengan Setgab," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 April 2012.

Semalam, Setgab akhirnya sepakat mencoret PKS dari koalisi. Kesepakatan ini diambil dalam rapat di Cikeas yang dihadiri para ketua umum partai koalisi minus PKS. Sikap ini diambil setelah PKS membangkang keputusan koalisi soal kenaikan harga BBM.

Aboe mengatakan PKS tak akan menanggapi sampai SBY sebagai Ketua Setgab berbicara. Menurut Aboe, PKS baru akan merespons jika SBY secara langsung sudah bicara. "Misalnya saja, kalau anak Anda dilamar seseorang kemudian dilanjutkan akad nikah, beberapa waktu kemudian, pembantu mantu Anda ini ngomong mau menalak anak Anda, apakah Anda akan menanggapinya? Kira-kira posisinya begitulah," ujarnya.

Ia mengatakan keputusan yang diucapkan oleh Syarif ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, menurut dia, SBY merupakan orang yang ingin cuci tangan dan tak bertanggung jawab. Kedua, Syarif Hasan sedang cari muka kepada SBY.

"Ini ada dua kemungkinan, pertama mungkin pembantu itu sedang cari muka atau cari perhatian, kedua mungkin juga mantu Anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab. Masak pas ngelamar berani ngomong, langsung giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini kan enggak tepat," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

FEBRIYAN

Berita lain:
Setgab Keluarkan PKS Dari Koalisi
Didepak dari Setgab, PKS Oposisi?

SBY Rancang Posisi Baru Setgab di Cikeas

Ical: Kami Nyaman-nyaman Saja dengan PKS

Dipo Alam: PKS Sebaiknya Mundur dari Koalisi

Demokrat Melunak ke PKS, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

2 jam lalu

Sri Mulyani menghadiri halal bihalal yang diadakan SBY di Cikeas bersama menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Senin, 13 Mei 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal


Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

5 hari lalu

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai jalani sidang daring sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.


Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?

31 Mei 2023

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?

Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?


PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara

23 Mei 2023

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara

Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.


Kala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta

24 Februari 2023

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan memberikan sambutan di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Ketiga partai yang telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres disebut akan segera mengukuhkan pembentukan Koalisi Perubahan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.


Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

11 Januari 2023

Peserta Dialog Nasional Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) Indonesia (ketiga kiri) berfoto bersama anggota Forum  LGBTIQ di Medan, Sumatera Utara, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO
Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Ridwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita

25 Desember 2022

Mantan politisi dan budayawan Betawi Ridwan Saidi (tengah) terlihat dalam acara Halal Bihalal Jokowi-Ahok yang berlangsung di posko kemenangan Jokowi Jl. Borobudur nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ridwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita

Budayawan Betawi Ridwan Saidi tutup usia hari ini, Minggu, 25 Desember 2022.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?