TEMPO.CO, Jakarta– Praktisi pendidikan, Arief Rachman, menilai praktek perjokian dalam ujian masuk Program Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebagai perbuatan kriminal yang layak dihukum berat. "Saya sangat prihatin dan sedih. Ini kejahatan intelektual yang sangat berbahaya jika masih terjadi," ujarnya saat dihubungi Selasa 17 Juli 2012.
Hukuman berat bagi komplotan joki itu diharapkan dapat menghasilkan efek jera. Dengan demikian, tidak ada lagi yang ingin melakukan aksi serupa saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri favorit. "Harus ada gebrakan yang membuat pelaku joki kapok dan malu. Kalau hal ini dibiarkan membudaya, gawat sekali," kata Arief Rachman.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyebut para pelaku perjokian itu telah mencederai budaya atau nilai pendidikan. "(Masalah joki ini) sepenuhnya kami serahkan kepada UGM. Tapi (perjokian) itu bagian dari kecurangan yang sangat fundamental," kata Nuh.
Pekan lalu UGM menyatakan 52 peserta seleksi Program Internasional Fakultas Kedokteran 2012 dilarang mengikuti seleksi masuk mahasiswa di UGM pada waktu mendatang karena diketahui melakukan kecurangan. Mereka menggunakan jasa joki untuk menjawab soal-soal seleksi pada ujian yang berlangsung 13 Juli lalu. "Mereka dipastikan tidak bisa mengikuti ujian lagi di UGM," kata Dekan Fakultas Kedokteran UGM Titi Savitri Prihatiningsih di Yogyakarta.
Tahun depan, ada kemungkinan UGM akan menggunakan detektor logam untuk memeriksa peserta yang masuk ruang ujian.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) bidang pendidikan, Febri Hendri, mengatakan kasus joki membuktikan adanya kebocoran dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. "Ada celah dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang dimanfaatkan oleh praktek perjokian," ujarnya.
Meskipun pengawasan ujian masuk perguruan tinggi ada di luar wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ICW meminta pemerintah tetap berperan dengan meningkatkan standar pengawasan. "Kita sama-sama tahu, kecurangan itu sering terjadi di fakultas favorit yang demand-nya tinggi," kata Febri.
Pemerintah sendiri mengklaim telah memperbaiki sistem ujian masuk perguruan tinggi. Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, sistem ujian bersama yang bersifat sentralistik sangat efektif untuk meminimalkan berbagai bentuk kecurangan. "Dalam ujian SNMPTN sudah ada mekanisme untuk menghindari perjokian," katanya.
Dalam kecurangan seperti ini, Kementerian menekankan pentingnya ketegasan dalam menindak pelaku. "Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Jika peserta, haknya sebagai mahasiswa digugurkan. Jika karyawan internal universitas yang terlibat, akan diberi sanksi," kata Musliar.
ISMA SAVITRI | AYU PRIMA | PRIHANDOKO
Berita lain:
Liputan Khusus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta
Jokowi-Ahok Diserang Kampanye SARA
Diserang isu SARA, Pengusung Jokowi-Ahok Senang
Jokowi Hanya Punya Rp 15 Juta untuk ''Mengebom''
Berkah Jokowi Cium Tangan Taufiq Kiemas
SBY Minta Sutiyoso Bantu Foke
Aksi Jokowi Menggerus Basis Pemilih Foke
