Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Aktor Penggarap Proyek di Badan Anggaran  

image-gnews
Beberapa anggota Badan Kehormatan DPR memeriksa ruang Badan Anggaran DPR yang baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). ANTARA/Andika Wahyu
Beberapa anggota Badan Kehormatan DPR memeriksa ruang Badan Anggaran DPR yang baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi-bagi proyek di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) rupanya melibatkan sindikasi. Laporan utama Majalah TEMPO edisi 3 September 2012 berjudul Para Calo dari Belakang Lapo mengungkap hal tersebut.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyebut ada empat aktor yang terlibat bagi-bagi proyek di Badang Anggaran. "Anggota Badan Anggaran, birokrat atau pejabat pemerintahan, pengusaha, serta calo atau anggota staf khusus Dewan," kata dia. Ade menambahkan, “Awal mula korupsi dari Badan Anggaran, karena di sinilah proses anggaran digodok.”

Ade menanggapi kasus Dana Penyesuaian Infrasruktur Daerah (DPID) 2011 yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu per satu tersangkanya bermunculan dari kasus ini.

Diawali dengan mantan anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati, KPK kemudian menangkap politikus Golkar, Fahd El Fouz akhir Juli lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Wa Ode Nurhayati.

Fahd bekerja sama menggarap “bisnis anggaran” ini dengan Zamzami, Ketua Kamar Dagang dan Industri Aceh Besar. Zamzami telah menggelontorkan banyak duit yang dikirim ke Fahd untuk mengegolkan alokasi anggaran DPID 2011 di Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, masing-masing Rp 50 miliar.

Belakangan, diketahui urusan ini dipercayakan Fahd kepada Wa Ode Nurhayati. Kasus ini terungkap dan Wa Ode Nurhayati menjadi terdakwa. Sekarang, perkaranya sedang disidangkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesaksiannya akhir Juli lalu di pengadilan, Fahd akhirnya membongkar ihwal kegagalan proyek itu. Menurut dia, alokasi anggaran untuk tiga kabupaten itu ternyata jatah Mirwan Amir dan Tamsil Linrung, dua pemimpin Badan Anggaran.

Kasus ini hanya satu dari sejumlah perkara korupsi anggaran yang melibatkan politikus Senayan. Semua berawal dari terbongkarnya peran politikus Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, yang disangka terlibat perkara suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Belakangan, Zulkarnaen Djabar dari Partai Golkar dijadikan tersangka korupsi anggaran pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah tsanawiyah.

WIDIARSI AGUSTINA | ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | GUSTIDHA B | MUNAWWAROH

Berita lainnya:
Ada Pencairan Rp 20 Triliun Cek Mencurigakan

KPK Dipersilakan Telisik Banggar Soal Transaksi Mencurigakan

Giliran Mirwan Amir Kesandung Kasus Korupsi

Wawancara Tina Talisa: Seperti Tsunami bagi Saya

Terima Duit dari Mirwan? Tina Talisa Menjawab

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.


Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.


Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Charles Jonas Mesang mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.


Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

28 Februari 2017

Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti
Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

DPR menyebut proyek jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan butuh anggaran pusat.