TEMPO.CO, Jakarta - Serapan anggaran Kementerian Perumahan masih jauh dari target semester I, yaitu 50 persen dari pagu anggaran Rp 4,6 triliun. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan hingga saat ini anggaran yang terserap sesuai APBN murni sebesar 20 persen.
"Ada dua kendala utama. Salah satunya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang baru turun Agustus," kata Djan kepada Tempo ketika ditemui sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis kemarin.
Hal ini, menurut kader Partai Persatuan Pembangunan tersebut, menghambat proses pembangunan 250.000 rumah swadaya. Padahal, kata dia, proses verifikasi yang dilakukan Kementerian sudah selesai dan tinggal disalurkan.
Djan mengatakan terhambatnya pembangunan rumah swadaya juga terganjal peraturan Menteri Keuangan yang baru. Dalam peraturan tersebut, penyaluran harus langsung diberikan kepada perorangan dan tidak lagi kepada kelompok masyarakat.
Menurut Djan, pada bulan Agustus lalu sudah ada 25.000 kepala keluarga yang memperoleh bantuan rumah swadaya. Di masa depan, Djan berjanji akan menyalurkan subsidi rumah swadaya kepada 80.000 kepala keluarga per bulan.
Selain masalah DIPA, menurut bos PT Dizamatra Powerindo ini, ada keterlambatan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru disetujui Agustus. Sehingga, kata dia, hal itu ikut menahan laju program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Djan mengatakan hingga saat ini sudah ada 134.000 orang yang mendaftar program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Target pemerintah 2012 adalah 144.000 unit rumah bagi MBR.
"Saat ini prosesnya sedang menunggu persetujuan KPR oleh bank yang prosesnya bisa sampai dua bulan," ujar Djan. Dia optimistis setelah kedua hambatan tersebut terjawab, maka serapan anggaran hingga akhir tahun mencapai target di atas 95 persen.
SYAILENDRA