Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Akan Batasi Kunjungan Kerja Luar Negeri

image-gnews
Kunjungan Anggota Komisi I DPR ke Praha
Kunjungan Anggota Komisi I DPR ke Praha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengatakan lembaganya akan segera mengevaluasi agenda kunjungan kerja ke luar negeri para anggotanya. “Pemberitaan kunjungan kerja yang seolah diramaikan sesi wisatanya mengganggu pikiran kami di DPR," kata Priyo di Komplek Parlemen Senayan, Senin, 10 September 2012. 

Menurut Priyo sebenarnya kunjungan kerja ke luar negeri tidak dilarang dalam Undang-Undang. Apalagi kunjungan itu sudah dibatasi hanya untuk perampungan Rancangan Undang-Undang. Namun dia mengakui, beberapa kunjungan di luar negeri akhirnya diwarnai jalan-jalan sehingga mendapat sorotan negatif publik. 

Priyo mengakui, selama kunjungan kerja ada sejumlah anggota yang melakukan kegiatan di luar tugas pokok. Akibatnya, timbul kesan bahwa kunjungan kerja hanyalah kedok DPR untuk jalan-jalan. Karenanya, Priyo mengusulkan untuk memperketat kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. 

Pimpinan DPR, kata Priyo, segera melakukan rapat konsultasi dengan sembilan pimpinan fraksi di DPR. Salah satu yang akan dibahas adalah wacana moratorium kunjungan ke luar negeri. Priyo sependapat jika kunjungan anggota DPR hanya untuk yang penting saja seperti undangan pertemuan-pertemuan internasional yang membawa nama lembaga. Sedangkan kunjungan kerja untuk menuntaskan RUU akan dibatasi untuk yang penting-penting saja.

Menurut Priyo, pimpinan juga akan mengusulkan pembatasan jumlah anggota yang berangkat. "Kami juga minta fraksi mengawasi ketat anggotanya yang pergi kunker agar melakukan tindakan yang substansial saja."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekan lalu, dua puluhan anggota Badan Legislasi DPR berkunjung ke Denmark dan Turki. Kunjungan ini untuk mendalami organisasi kemanusiaan Palang Merah dan Bulan Sabit yang menjadi rujukan dalam pembahasan RUU PMI. Namun sebuah foto yang diunggah ke jejaring sosial menunjukkan sejumlah anggota Badan Legislatif sedang pelesiran di atas kapal Kanal Kopenhagen. 

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler lainnya:
Tanda Tanya Ongen di Kasus Munir
Polisi Kejar Pencopet Smartphone Menteri Amir

Ditemukan Gambar Yesus di Buku Panduan Haji

Malam Ini, Jokowi Wisata Kuliner Bakso Kotak-Kotak

Alasan Munir Pilih Garuda Indonesia

Munir dan Mobil Toyota Mark Putih Kesayangannya

Foke: Parpol Islam Sudah Tak ''Terkotak-Kotak'' 

God Bless Manggung untuk Jokowi

Golkar Diminta Tidak Tersandera Bisnis Bakrie

Artis Gaek Dukung Jokowi

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.