indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Menteri PU: Indonesia Bebas Rumah Kumuh 2020

Menteri PU: Indonesia Bebas Rumah Kumuh 2020

Rumah susun Penjaringan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjanjikan kota tanpa permukiman kumuh pada 2020. Program tersebut termasuk salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) hingga 2025.

"Salah satu tujuan MDGs yaitu pada 2020 tercapai perbaikan signifikan dalam kehidupan bagi minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh di dunia," kata dia saat peringatan Hari Habitat Dunia 2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2012.

Menurut Djoko, fakta menunjukkan, kota-kota di Indonesia memberi kontribusi sebesar 52,7 persen terhadap perekonomian nasional. "Tapi, di saat yang sama, kota-kota juga menghadapi tantangan, mulai dari urbanisasi, degradasi lingkungan, dan banyaknya penduduk di kawasan permukiman kumuh," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian melaksanakan pendekatan program pembangunan skala kota dan regional serta pemanfaatan teknologi. Salah satu program penanganan permukiman kumuh adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Hingga tahun ini, program tersebut telah merealisasikan pembangunan permukiman di 10.999 kelurahan/desa.

Kementerian Pekerjaan Umum juga membangun Rusunawa untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusunawa dibangun untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran, dan relolasi. Hingga tahun ini, telah dibangun 153 twin block dari target pembangunan Rusunawa beserta fasilitas pendukungnya yang ingin dicapai hingga 2014 nanti, yakni sebesar 250 twin block.

PRIHANDOKO

Berita Lainnya:
Ternyata Ada Salju di Planet Venus
Mourinho Tak Ingin Gantikan Ferguson
Produksi Tambang Emas Martabe Berhenti Sementara
Cara Keraton Yogya Rayakan Hari Batik Nasional
AS dituding Bantu Teroris di Suriah

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X