TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta terancam molor hingga 12 Oktober 2012. Molornya waktu pelantikan itu bisa terjadi jika proses administrasi pengesahan pemberhentian Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta tidak tepat waktu.
"Ada dua syarat administrasi yang harus ditempuh," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Donny Reydonnyzar Moenek, Selasa, 2 Oktober 2012.
Syarat pertama, jelas Donny, soal penetapan dari KPUD yang sudah dilakukan pada 29 September kemarin. Namun Jokowi belum bisa tenang karena KPU DKI Jakarta memberikan jeda tiga hari kepada tim sukses Fauzi Bowo, apakah akan melayangkan gugatan sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi atau tidak.
Apabila tidak ada gugatan, KPU DKI Jakarta dapat segera melampirkannya ke DPRD DKI Jakarta kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. Ia memperkirakan DPRD DKI Jakarta akan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri pada 3 atau 4 Oktober nanti.
Syarat kedua, soal pengajuan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri. Senin kemarin, Jokowi sudah mengajukan pengunduran diri, dan DPRD Surakarta menyetujuinya. Persetujuan dari DPRD Surakarta ini menjadi dasar untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah, lalu disahkan Menteri Dalam Negeri.
Surat dari Gubernur Jawa Tengah, lanjut Donny, masih ditunggu oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, Kementerian akan menunggu juga pengecekan dari Mahkamah Konstitusi soal catatan gugatan.
Jika bersih, proses bisa dilanjutkan. "Menteri Dalam Negeri berharap pada tanggal 5 Oktober akan diproses. Hari itu juga, satu setengah jam," katanya.
Kalau ini dipenuhi, tak ada aral melintang pelantikan pada tanggal 7 Oktober. "Namun, sekiranya, nanti dalam perjalanan terjadi keterlambatan proses administrasi, dari KPUD DKI Jakarta-DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri, bukan tidak mungkin diperkirakan pelantikan molor hingga tanggal 12 Oktober 2012," ujar Donny.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terpopuler lainnya:
Algojo Penumpas PKI Dibayar Rp 150 Ribu dan Beras
Pemerintah Belum Mau Minta Maaf atas Tragedi 1965
Lelang Keperawanan demi Bantu Tunawisma
Mangkir Lagi, Ketua KPK Ancam Panggil Paksa Djoko
Afair Lebih ''Panas'' Arnold Schwarzenegger
TNI Diminta Waspadai Perang Jenis Baru