Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Janji Sediakan Kios Murah di Pasar Senen  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. TEMPO/Subekti
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berjanji tidak akan ada pedagang Pasar Senen Blok III dan VI yang digusur akibat renovasi pasar. Dia mengatakan Pemprov bakal menyediakan kios murah buat pedagang kaki lima sehingga mereka bisa tetap berjualan di sana.

Mengenakan baju dinas, pagi ini pukul 09.00 WIB, Jokowi menyambangi Blok III dan VI Pasar Senen yang dikelola PD Pasar Jaya. Dia sempat berkeliling selama sekira 10 menit. Jokowi mendapat keluhan dari PKL soal harga kios yang dikhawatirkan akan membumbung usai renovasi pasar. Sebab, pasar akan dibangun oleh swasta, yaitu PT Jaya Realty. 

"Pedagang ingin agar pasar ini tetap dibangun, tapi yang bangun pemerintah, bukan developer. Sehingga harganya terjangkau oleh mereka. Ketakutannya adalah karena harganya mahal, mereka tersingkir," ujar Jokowi kepada wartawan, Rabu, 24 Oktober 2012. 

Jokowi berjanji akan tetap mengutamakan pedagang. "Persoalan pasar banyak sekali, tapi apa pun itu, pedagang tetap nomor 1, tidak boleh menjadi nomor 2 atau nomor 3," ujar dia. "PKL-nya tetap harus ada, pedagangnya yang lama harus ada. Jangan ada satu pun yang tergusur." 

Untuk memecahkan masalah ini, dia akan segera memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya. "Saya nanti akan panggil dulu Dirut Pasar Jaya. Gimana pokoknya pedagang mintanya ini, kamu solusinya apa? Gitu saja sudah. Paling lama besoklah (dipanggil). Kerja itu harus cepat, jangan lama-lama."

 Benyamin Malik, Manajer PD Pasar Jaya untuk Blok III dan VI, mengatakan usai Lebaran, dua blok itu akan direnovasi. Sebab, ada 19 titik rawan pascakebakaran dua kali pada 2008 dan 2010. "Konstruksi bangunan sudah tidak kuat sehingga kami berinisiatif membangun." Di Blok VI sendiri ada 2.237 kios, sedangkan di Blok III ada 2.600 kios.

Kini penampungan sementara untuk pedagang sudah disiapkan di Blok V milik Jaya Realty. Menurut dia, harga kios nantinya berkisar Rp 115 juta per meter. Adapun ukuran kios 2x2 meter. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memihak pedagang, Jokowi bilang harga itu terlalu mahal. "Rp 115 juta per meter mahal sekali. Pedagang minta yang terjangkau," kata Jokowi. Ruslan Sitorus, 64 tahun, pedagang pakaian kaki lima membenarkan. "Saya mau beli kios yang terjangkau, di bawah Rp 100 juta dan bisa dicicil. Kalau Rp 100 juta ke atas enggak sanggup," ujar dia ketika ditemui terpisah. "Sudah 25 tahun jualan di sini, belum juga punya kios."

Menjawab soal ini, Benyamin berkata, harga tersebut masih bisa ditawar. "Itu bukan harga mati, Rp 115 juta itu harga launching." Hingga kini, dia mengaku belum ada tawaran harga dari pedagang. "Sementara blm ada tawaran harga dari para pedagang. Kalau ditawar Rp 60 juta sampai Rp 40 juta mungkin kami akan analisis kembali," kata dia.

Jokowi menyebut akan turun tangan menengahi soal harga, meskipun dia sendiri belum tahu harga yang akan dia tawarkan. "Enggak tahu (harganya). Pedagang itu cenderung ikut saja aturan pemerintah, kok. Tapi semurah-murahnya, dong. Soal harga, saya ngomong langsung dengan pedagang." 

Tentang konsep sewa atau beli kios untuk pedagang, Jokowi pun belum punya gambaran. "Nantilah gampang, pokoknya pedagang harus masuk semuanya. Kalau perlu gratisin sekalian," kata dia disambut sorakan "Hidup Jokowi!"

ATMI PERTIWI

Terpopuler:
Wawancara Jokowi: Kuncinya Redesain Tata Ruang

10 Ribu Orang Tonton Langsung Pelantikan Jokowi 

Sering Bertengkar, Suami Nekat Bakar Istri 

Pelantikan Jokowi-Ahok, Ini Pengalihan Jalannya

Jalur Penyandang Cacat Terancam Diserobot  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

9 menit lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

6 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

6 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

7 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

8 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

8 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

9 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

10 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

10 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK