TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R. Priyono menyatakan ada dua pilihan yang akan diambil pemerintah untuk menggantikan lembaganya. Pilihan pertama, BP Migas di bawah pimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Seperti Menristek dan BPPT, dan seperti Bappenas. Jadi nempel ke Menteri," kata Priyono di Jakarta, Rabu, 14 November 2012.
Opsi kedua, menteri terpisah dari unit kerja. BP Migas akan berbentuk unit kerja sendiri, bukan badan pelaksana. "Ini tergantung Presiden maunya seperti apa. Kalau merangkap menteri semua surat yang saya dapat delapan ribu per hari akan ke Pak Menteri semua," ujarnya.
Semua karyawan BP Migas, kata dia, dihimbau tidak berbenah meninggalkan kantor. Hanya saja, karyawan diminta untuk tidak menandatangani proposal apapun.
Hingga kini, Priyono mengaku belum mendapat kabar apapun soal Peraturan Presiden pasca-pembubaran BP Migas. "Kami monitor terus dan sampai kini kami belum dapat kabar tanda tangan Perpres," katanya.
ROSALINA
Terpopuler:
Kepala BPMigas Sedih Banyak Digugat Ormas Islam
Mahfud Tantang Sudi Silalahi
Wanita di Tengah Skandal Seks Direktur CIA
Ola Pernah Minta Bantuan Ayin
Skandal Seks Bos CIA Merembet ke Jenderal NATO