TEMPO.CO, Bangkok - Research In Motion (RIM), produsen smartphone BlackBerry, menegaskan akan mengutamakan aplikasi lokal dalam produk terbaru mereka, BlackBerry 10.
“Aplikasi global untuk publik internasional jelas penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah aplikasi-aplikasi lokal,” kata Managing Director RIM Asia Pacific Regional, Urpo Karjalainen, saat membuka BlackBerry Jam Asia 2012 di Bangkok, Thailand, Kamis, 29 November 2012.
Aplikasi-aplikasi lokal, ujar Karjalainen, diperlukan agar RIM selaku produsen BlackBerry 10 bisa mengerti karakter pasar dan selera pengguna di masing-masing negara. "Karena itulah developer lokal memegang peranan penting bagi RIM,” ia menegaskan.
Sistem operasi BB 10 rencananya diluncurkan secara global pada 30 Januari 2013 mendatang. Kerja sama antara developer lokal dan RIM dalam aplikasi dalam BlackBerry 10 akan memberi win-win situation bagi kedua pihak untuk mendapatkan keuntungan.
“Developer bisa menjalankan bisnis di platform baru RIM, sementara RIM mendapatkan akses ke aplikasi lokal yang sesuai untuk masing-masing negara,” ia menambahkan.
Berbeda dengan sistem operasi sebelumnya, BB 10 menawarkan kemudahan bagi developer untuk mengembangkan aplikasi dan games berkat ketersediaan SDK yang bersifat open source.
Pada ajang khusus bagi developer Asia Pasifik itu, RIM juga menampilkan aplikasi beberapa brand lokal yang sepakat bekerja untuk mengembangkan OS 10. Dari Indonesia, beberapa perusahaan ikut berperan, seperti maskapai penerbangan Garuda Indonesia, situs belanja Bhineka.com dan BliBli, serta media Kompas.
Dengan aplikasi ini, calon penumpang maskapai Garuda dapat dengan mudah melihat jadwal penerbangan yang diinginkan. Atau, jika Anda tertarik untuk berbelanja online, tinggal membuka aplikasi situs belanja dari BlackBerry 10.
SITA PLANASARI AQUADINI (BANGKOK)
Berita terpopuler lainnya:
Bayi Ini Diberi Nama Hastag
Ericsson Gugat Samsung Soal Pelanggaran Hak Paten
Mayer Bakal Dongkrak Layanan Yahoo
Dosen Brawijaya Raih Anugerah Kekayaan Intelektual
Penerapan Teknologi IT Pemerintah Rendah