TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Untuk pengawasan KJP, nanti akan saya bentuk tim khusus. Akan tetapi, tim ini baru akan saya bentuk kalau semua kartu sudah didistribusikan, yaitu sebanyak 332 ribu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2012.
Tim independen itu, kata Jokowi, bertugas mengawasi penggunaan KJP. Namun, untuk saat ini, pemantauan dilakukan pihak-pihak yang dekat dengan siswa penerima KJP.
"Karena program KJP ini baru dimulai, jadi pemantauannya masih dilakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan siswa, seperti guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan, dan inspektorat. Nanti, baru kita bentuk tim khusus," ujar Jokowi.
Program KJP telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu, 1 Desember 2012. Pembagian KJP dilakukan secara langsung oleh Jokowi di dua lokasi, yaitu SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
KJP dibagikan dalam bentuk kartu ATM Bank DKI yang dibedakan dengan warna, yaitu platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk sekolah swasta, dengan besaran biaya yang sama, Rp 240 ribu per bulan bagi setiap siswa.
Tahun ini, KJP masih terbatas bagi siswa-siswi SMA/SMK. Sedangkan pada 2013, KJP akan diberikan kepada siswa-siswi mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK, dengan total keseluruhan 332 ribu siswa.
SUTJI | ANT
Berita terkait
4 Hal Alasan Program Jokowi-Ahok Belum Disetujui
Protes Ahok Soal PRJ Dinilai Tak Tepat
Jokowi Ketemu Menteri Agus Jangan Hanya Bicara MRT
Jokowi ''Kenalan'' dengan Perusahaan Milik Pemda
Polda Metro Jaya Razia Polisi Gendut
Nego Jokowi Soal MRT, Menkeu Sebut Pusat 52 Persen
RAPBD Terancam Molor, Ahok Bakal Telpon Ketua DPRD
