Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setiap Tahun APBD Jember Selalu Tekor  

image-gnews
Sejumlah truk pengangkut melakukan aktivitas dikawasan Gunung Kapur, Desa Grenden, Jember, Rabu (8/6). Bekerja selama 5 hari para penambang mampu mengumpulkan satu truk batu kapur seharga 200 ribu rupiah, tambang batu kapur telah digarap sejak tahun 80an dan menjadi mata pencaharian warga sekitar serta menjadi salah satu sumber daya alam produktif Kabupaten Jember. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah truk pengangkut melakukan aktivitas dikawasan Gunung Kapur, Desa Grenden, Jember, Rabu (8/6). Bekerja selama 5 hari para penambang mampu mengumpulkan satu truk batu kapur seharga 200 ribu rupiah, tambang batu kapur telah digarap sejak tahun 80an dan menjadi mata pencaharian warga sekitar serta menjadi salah satu sumber daya alam produktif Kabupaten Jember. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp 135 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan defisit APBD 2012 senilai Rp 90 miliar.

”Penyebab terjadinya defisit yaitu jumlah belanja pegawai lebih besar dari keseluruhan nilai APBD,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Miftahul Ulum, usai rapat pimpinan daerah di Kantor Bupati Jember, Kamis, 6 Desember 2012.

Dalam APBD 2013, belanja pegawai akan menguras anggaran Rp 2.389 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung Rp 1,443 triliun dan belanja tidak langsung Rp 946 miliar. Sedangkan nilai total APBD 2013 adalah Rp 2.254 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar 6 persen atau Rp 135 miliar.

Pos anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD tidak bisa diotak-atik lagi karena disesuaikan dengan jumlah pegawai di Jember. Untuk gaji pegawai saja mencapai Rp 1,25 triliun atau rata-rata 60 hingga 70 persen dari total APBD.

Ulum berharap jumlah defisit APBD tersebut bisa sedikit ditutupi dengan menggenjot pendapatan. Di antaranya DPRD merekomendasikan agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa terus ditingkatkan. Apalagi banyak sektor yang bisa menyumbang PAD yang belum dioptimalkan.

Ulum mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Jember segera menarik pajak hotel dan restoran Rp 4 miliar yang hingga kini belum tertagih. Jember tengah berupaya menggenjot sektor pariwisata dengan Jember Fashion Carnaval.

Sumber pendapatan lainnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari target Rp 25 miliar pada tahun 2012 belum optimal dicapai. Adapun untuk tahun 2013 diprediksi meningkat menjadi Rp 29 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ulum, pendapatan dari PBB tahun 2013 seluruhnya bisa dikelola untuk kepentingan daerah. Sebab, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, terhitung sejak 1 Januari 2013 pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menarik dan mengelola secara mandiri PBB tanpa harus terlebih dahulu disetorkan kepada pemerintah pusat.

"Kami berharap tambahan PAD, termasuk dari PBB tersebut, bisa digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis, kesehatan, juga perbaikan insfrastruktur, seperti jalan," ujar Ulum.

Bupati Jember M.Z.A. Djalal menyatakan optimistis jumlah defisit APBD bisa ditekan dengan cara memperbanyak sumber pendapatan daerah. Selain terus menggenjot PAD dan memaksimalkan dana perimbangan, sektor pajak diintensifkan.

Djalal juga akan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menaikkan porsi pendapatan kabupaten dari pajak kendaraan bermotor menjadi 20 persen. Sektor tersebut sangat potensial, Rp 1 triliun per tahun. ”Saya yakin defisit APBD bisa kami tutup, karena setiap SKPD saya minta mengefisienkan penggunaan anggaran,” ucapnya.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita Terpopuler:
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan  

Wakil Jokowi di Solo Ingin Jadi Wali Kota Jakut

Pria Hobi Selingkuh Terlihat dari Wajahnya!

Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng 

Begini Modus Penipuan ''Anak Anda Kecelakaan'' 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

4 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

20 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

51 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.