Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Belum Fokus Benahi Penyerapan Anggaran  

image-gnews
Tempo/Tommy Satria
Tempo/Tommy Satria
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah masih belum fokus dalam pembenahan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara. “Problem penyerapan anggaran sudah terjadi bertahun-tahun. Tetapi nyatanya belum terlihat ada pembenahan yang berarti agar realisasi anggaran sesuai target,” kata Purbaya saat dihubungi Tempo Jumat, 21 Desember 2012.

Dari pengamatannya, realisasi penyerapan anggaran negara yang tidak tepat jumlah telah terjadi sejak 2008 lalu. Saat itu, kementerian dan lembaga negara hanya mampu menyerap sekitar 80 persen total anggaran negara. Sedangkan sisanya tidak terserap dan terpaksa tetap tersimpan di Bank Indonesia.

Menurut ia, mestinya setelah empat tahun berlalu ada evaluasi dan pembenahan agar realisasi anggaran lebih baik. Caranya, dengan menjadikan evaluasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya sebagai masukan dalam perencanaan proyek dan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Purbaya mengatakan ada beberapa hal yang harus dievaluasi pemerintah agar anggaran negara dapat terserap dengan baik. Antara lain, proses perencanaan dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek, proses pencairan anggaran, dan juga berbagai program yang sebenarnya dari tahun ke tahun sulit terealisasi namun tetap dianggarkan.

Ia menjelaskan, berbagai program pembangunan pasti telah direncanakan jauh sebelum tahun anggaran berjalan. Seharusnya pemerintah sudah dapat memperkirakan jadwal mulai program pembangunan dapat ditenderkan dan dijalankan.

“Jadi, begitu masuk tri semester pertama pemerintah seharusnya sudah mulai mempersiapkan administrasi program. Dengan demikian, pada tri semester berikutnya pembangunan secara fisik sudah bisa dimulai,” kata Purbaya.

Selain lebih memperketat waktu pelaksanaan proyek pembangunan, Purbaya juga meminta pemerintah mengevaluasi prosedur pencairan anggaran. Menurut dia, jika memang ada prosedur pencairan yang sulit, harus dibenahi agar anggaran juga dapat lebih cepat diserap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dan jika dari evaluasi ada berbagai program yang terlihat jarang terserap, pada tahun anggaran berikutnya tidak perlu dianggarkan lagi,” kata Purbaya. Hal tersebut, katanya, perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran negara dan sekaligus meningkatkan belanja modal negara.

Ia memperkirakan setidaknya ada Rp 100 triliun uang negara yang ngendon di BI akibat tidak dapat terserap oleh kementerian dan lembaga negara. Jumlah tersebut setara dengan defisit anggaran negara yang ditutup dengan cara mengadakan utang luar negeri.

“Jadi sayang, kita berutang yang akhirnya tidak terpakai, sementara kita tetap harus membayar bunganya sekitar 6 persen per tahun,” kata Purbaya. Padahal dengan bunga tersebut, pemerintah mampu membangun setidaknya 2.000 kilo meter jalan tol.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengeluhkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang masih di bawah target, yaitu 80 persen dari target 93 persen. Penyebabnya, proses perencanaan dan perumusan anggaran di APBN-P tidak disiplin sehingga realisasi penyerapan anggaran rendah dan kurang berkualitas.

RAFIKA AULIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.